Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya Didampingi Sekda Kalteng Fahrizal Fitri Mengikuti Rakortas secara virtual membahas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Covid-19 dari Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Jum’at (27/11/2020). (Media Dayak/Hms Prov)
Palangka Raya, Media Dayak
Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting membahas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Jumat (27/11/2020).
Rakortas hari ini digelar guna menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 serta memberikan dukungan dan fasilitas dalam percepatan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi yang memerlukan komunikasi publik yang baik agar masyarakat lebih siap menerima vaksin Covid-19.
Rakortas dibuka oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan (Setpres) Hari Budi Hartono. Sementara didaulat sebagai narasumber, antara lain Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN yang juga menjabat Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Thohir, Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Menteri Dalam Negeri H. Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan POM Peni Kusumastuti Lukito, dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.
Sementara itu, saat memberikan paparan pada Rakortas kali ini, Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Terawan Agus Putranto mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penganggaran dan penyusunan program kegiatan.
Saat ini juga telah dibentuk tim untuk mendukung percepatan vaksin Covid-19 yang terdiri dari bidang perencanaan, logistik, pelaksana komunikasi, pelaksana vaksinasi, serta bidang monitoring dan evaluasi. “Vaksin Covid-19 harus terbukti aman dan efektif sebelum didistribusikan secara meluas kepada masyarakat,” Menkes Terawan menekankan.
Menteri Dalam Negeri H. Muhammad Tito Karnavian menerangkan pihaknya dalam hal ini antara lain akan memberi berkontribusi dalam hal penyediaan data kependudukan dan catatan sipil. Adapun terkait data kesehatan, memerlukan validasi Kemenkes yang menggerakkan jaringan-jaringan di daerah.
Mengenai peran penting kepala daerah, Mendagri mengharapkan adanya sinergi yang baik antara pusat dan daerah. “Kita harapkan rekan-rekan kepala daerah dapat melakukan sosialisasi di daerah. Ini sangat penting karena kepala daerah lah yang mengetahui karakteristik masyarakat di daerahnya masing masing,” jelas Mendagri seraya menambahkan bahwa pihaknya juga memberikan dukungan melalui koordinasi dengan kepala daerah.
Kepala Setpres Hari Budi Hartono menggarisbawahi bahwa dalam program vaksinasi Covid-19 ini, di samping diperlukan kesiapan anggaran serta sinergi pusat dan daerah, diperlukan pula kesiapan SDM, data, dan distribusi vaksin Covid-19. Ditemui seusai kegiatan, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menerangkan bahwa prioritas distribusi vaksin di Kalteng nantinya akan berdasarkan pada tingkat kerawanan. “Vaksin ini akan datang. Setelah itu akan didistribusikan ke daerah-daerah.
Kita akan memetakan lokasi kerawanan dan penerima vaksinnya berdasarkan tingkat kerawanan. Prioritas utama adalah daerah rawan. Yang kita vaksin prioritas yang utama adalah mereka yang beresiko terkena Covid-19, tenaga medis, TNI/Polri yang melakukan operasi-operasi penegakan Yustisia, juga para petugas atau PNS termasuk di instansi vertikal yang melakukan pelayanan kepada masyarakat,” terang Sekda., dalam rilis Biro Protokol Dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalteng yang diterima Media Dayak.id.
“Pada akhirnya secara bergelombang semua masyarakat kita akan mendapat vaksin dan imunitas menjadi lebih kuat, lebih kebal terhadap Covid-19,” harap Sekda. Sekda Fahrizal Fitri menambahkan bahwa pihaknya juga akan memikirkan untuk penyediaan alat atau mesin pendingin untuk penyimpanan vaksin.
“Karena vaksin harus disimpan di pendingin, kita harus betul-betul menyiapkan pendingin. Sampai di Ibukota kabupaten mungkin tidak masalah, tetapi bisa menjadi masalah kalau sampai di desa karena terkait transportasi yang aksesnya susah. Ini juga yang jadi pertimbangan kita,” ungkap Sekda.
Menurut Sekda, nantinya juga akan ada edukasi kepada petugas vaksin. Sedangkan terkait simulasi vaksinasi, nantinya akan dibahas dengan Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Doris Silvanus. “Kita harapkan nantinya juga melibatkan masyarakat dan TNI/Polri yang juga ada tenaga medis. Kita akan mulai dengan memilah prioritas berdasarkan resiko,” pungkas Sekda Fahrizal Fitri. (Hms/Ytm/Lsn)
