Pemprov Dukung Upaya yang Berkaitan Dengan Pembinaan dan Pengutamaan Bahasa Indonesia

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Herson B Aden. (Media Dayak/MMC Kalteng)
  
Palangka Raya, Media Dayak 
 
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Herson B Aden menyampaikan penggunaan Bahasa Negara dalam berbagai ranah merupakan amanat Undang-Undang.
 
“Pemprov Kalteng mendukung penuh semua upaya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengutamaan bahasa Indonesia. Perlu juga kita ingat, upaya pengutamaan bahasa negara tersebut bukan berarti mengesampingkan bahasa daerah dan bahasa asing, melainkan menempatkan bahasa-bahasa itu sesuai dengan proporsinya,” jelasnya, Senin (17/3/2024).
 
Menurutnya, Pemerintah Pusat dan Daerah harus mendorong terciptanya ketertiban berbahasa, dengan mengendalikan bahasa asing guna menguatkan bahasa negara, terutama pada area penggunaan bahasa yang mencerminkan identitas kebangsaan, yaitu di ruang publik dan dalam dokumen lembaga.
 
“Pemerintah Provinsi Kalteng sesuai arahan Bapak Gubernur Sugianto Sabran, berkomitmen mendukung upaya pengutamaan Bahasa Negara, salah satunya melalui ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Kalteng,” ungkapnya.
 
“Perda tersebut bukti nyata sinergi antara Pemda dan UPT pusat di daerah dapat berjalan baik, semata-mata demi mewujudkan pengutamaan bahasa negara. Agar betul-betul berdampak dan efektif penerapannya, Pemerintah Kabupaten dan Kota perlu meratifikasinya menjadi produk perundang-undangan yang lebih operasional, seperti peraturan Bupati/Wali Kota,” katanya 
 
Herson mengungkapkan, berkaitan dengan itu, pemerintah kabupaten/kota juga hendaknya dapat memastikan bahwa pemartabatan dan pengutamaan bahasa Indonesia berjalan dengan baik di ruang publik atau di tempat dan lingkungan yang sesuai dengan peruntukan bahasa Indonesia. 
 
“Namun demikian, Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak bisa bekerja sendiri. Pengutamaan Bahasa Negara mutlak memerlukan partisipasi dan sinergi semua elemen masyarakat,” tutupnya (Ytm/Lsn)
 
 
 
 
image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait