BAHAS PETA INDIKATIF-Pemerintak Kabupaten Barito Utara bersama dinas instansi terkait membahas valiasai rencana peta indikatif, di aula Bappedalitbang, Rabu (5/8) kemarin.(Media Dayak : Diskominfosandi Barut)
Muara Teweh, Media Dayak
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut) melaksanakan rapat membahas validasi rencana peta indikatif, di aula BappedaLitbang Muara Teweh, Rabu (5/8). Peta indikatif di Kabupaten Barito Utara masih tumpang tindih. Upaya pun dilakukan dengan melakukan pembahasan validasi rencana peta indikatif Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan sinkronisasi Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKST).
Rapat dipimpin Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs H Masdulhaq, didampingi Kepala BappedaLitbang Barito Utara, Drs Muhklis dan dihadiri Kepala Perangkat Daerah.
Masdullhaq mengatakan, tumpang tindih suatu lahan akan mengganggu perencanaan pembangunan di daerah. “Salah satu penyebab ketidakpastian status lahan tersebut karena perencanaan pembangunan tidak berbasiskan data yang sama, maka dari itu Propinsi dan Pemkab Kabupaten Barito Utara akan berkolabolarasi untuk meyelesaikan tumpang tindih lahan dilapangan,”kata Masdulhaq.
Lebih lanjut dikatakannya, kebijakan satu peta ini bertujuan, untuk membentuk tim kerja dalam rangka mensinkronkan peta kebijakan antara Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. “Semoga hal ini bisa kita selesaikan bersama agar tidak ada lagi masalah dikemudian hari baik kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan,”kata H Masdullhaq.(lna/rsn)
