Y. Freddy Ering
Palangka Raya, Media Dayak
Ketua pembahasan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Y. Freddy Ering menegaskan, agar pembagian anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) harus seimbang. Pasalnya, hal ini untuk memakmisalkan tugas dan peranan masing – masing anggota dewan dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat.
“Setiap anggota DPRD harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal, termasuk dari segi pembahasan, sehingga kita tidak ingin jumlah anggota dalam satu substansi seperti Banggar atau Banmus berat sebelah,”Ucap Freddy, saat dibincangi media ini, usai melaksanakan Rapat internal pembagian komisi, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Rabu (9/10).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mengatakan, saat ini ada 7 fraksi Partai Politik (Parpol) yang telah dibentuk, diantaranya yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Nasdem.
Kemudian Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Gabungan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dengan total 45 anggota Dewan.
Sehingga ke 45 anggota DPRD Kalteng terpilih periode 2019-2024 ini, harus menempati posisi dimasing-masing baik sebagai anggota Banmus maupun Banggar. Namun berdasarkan pembentukan anggota pada Periode sebelumnya, unsur pimpinan DPRD Kalteng tidak masuk kedalam 2 bidang tersebut.
“Yang pasti, jangan sampai pembagiannya tidak berimbang. Walaupun ada 7 fraksi yang sudah terbentuk dan jumlah masing-masing anggota fraksi berbeda, saya rasa hanya perlu penyesuaian saja. Tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, unsur pimpinan dewan, baik ketua maupun wakil, tidak masuk kedalam 2 bidang tersebut,”Pungkas Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan i(Nvd)
