Muara Teweh, Media Dayak
Waktu penutupan lokalisasi prostitusi Lembah Durian atau Merong di kilometer 3,5 jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu, kelurahan Melayu, kabupaten Barito Utara (Barut) kian mepet.
Tekad pemerintah juga sudah bulat akan menutup lokalisasi tersebut pertengahan tahun 2019 ini. Tetapi para muncikari atau germo, meminta kepada pemerintah untuk menunda atau pengunduran waktu penutupan, sampai hutang-hutang mereka dan anak buahnya lunas.
Salah satu pengelola wisma, Saripudin Noor alias Udin mengatakan, tidak membantah dengan sosialisasi penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu.
“Namun mengingat kami pernah kena musibah kebakaran, untuk membangun wisma baru kami harus pinjam uang dari bank. Kami sangat berharap, kalau bisa dekat akhir tahun 2019, baru ditutup,” ujar dia di Muara Teweh, Kamis (7/1) kemarin.
Udin menambahkan bukan hanya pemilik wisma, para PSK juga tercatat masih memiliki hutang di bank, hutang kepada rentenir, dan hutang kepada para pemilik wisma. Jika penutupan dilakukan usai pemilu, kemungkinan problema hutang dengan berbagai pihak belum terselesaikan.
“Pokoknya, kami minta akhir tahun 2019 tutup. Kami hanya minta waktunya dimundurkan,” kata pria pemilik tiga wisma dengan anak asuh yang terkenal semok-semok ini kepada sejumlah wartawan usai mengikuti rapat penutupan lokalisasi Merong, Kamis kemarin.
Pejabat mewakili Kepala Dinas Sosial PMD Kalteng, Yogi Sandra, menjelaskan, kapan persisnya lokalisasi Merong ditutup merupakan wewenang Pemkab Bariro Utara. Pihak pusat dan provinsi hanya bersifat mendukung, meskipun ini menjadi program pemerintah pusat, yakni 2019 Indonesia dicanangkan bebas lokalisasi prostitusi.
Sebagai gambaran, saat ini tersisa 12 lokalisasi prostitusi yang masih operasional di Indonesia, tiga diantaranya berada di Kalteng, termasuk Merong di kabupaten Barito Utara. Untuk penutupan, tinggal tiga tahapan yang harus dijalankan, yakni verifikasi, pemulangan dan deklarasi penutupan.
“Biaya pemulangan berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Sedangkan Kemensos menanggung bantuan tiga komponen. Para PSK akan menerima Rp5,5 juta per orang,” tutur Yogi kepada wartawan.(lna)
