Perwakilan dari 6 warga desa Tampelas(kiri), mengembalikan BLT-DD, dengan alasan mampu dan masih bisa mencari nafkah.(Foto/Ist)
Kuala Kurun, Media Dayak
Enam warga Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengembalikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang diperuntukkan bagi warga peserta terdampak virus Corona (Covid-19).
“Ya mereka mengembalikannya, dengan alasan karena merasa mampu dan masih bisa mencari nafkah,” kata Kepala Desa (Kades) Tampelas, Mine Yanti, Jumat (26/06/2020).
Ke enam warga itu, lanjut Mine, sebagian dari 35 Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan BLT-DD tahap pertama.
“Pemerintah Desa Tampelas, menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa untuk tahap pertama. Ada 35 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan langsung tunai dana desa,” ujar Mine.
Mine menjelaskan, secara keseluruhan di Desa Tampelas ada 179 KK. Dari jumlah itu, tiga KK sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat, dan 26 KK telah menerima bantuan dari pemerintah desa.
“Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa itu adalah tahap pertama,dan penyaluran tahap selanjutnya akan diusahakan secepatnya,” imbuh dia.
Terhadap BLT DD yang dikembalikan, Mine pastikan Pemerintah Desa Tampelas akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Kecamatan Sepang, supaya bantuan tersebut bisa disalurkan kepada warga lainnya yang membutuhkan.
Terpisah, Camat Sepang Rosalia menyatakan, dari enam desa yang ada di Kecamatan Sepang, empat desa sudah menyalurkan BLT-DD, yakni Pematang Limau, Tampelas, Sepang Kota, dan Rabauh. Sedangkan dua desa yang belum menyalurkan adalah Tewai Baru dan Tanjung Karitak.
Rosalia menuturkan, pihaknya sangat menyambut baik enam warga Tampelas yang dengan kesadaran mengembalikan BLT dana desa,dikarenakan merasa mampu dan masih bisa mencari nafkah.
“Semoga hal tersebut bisa menjadi contoh bagi kita semua,” ucap Rosalia.
Penyaluran BLT-DD tahap pertama Desa Tampelas dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gumas Yulianus Umar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, TNI, dan Polri.(Nov/aw)
