Sampit, Media Dayak
Konflik lahan antara masyarakat pedesaan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit terus bertambah, namun hingga saat ini belum ada mekanisme resolusi yang mumpuni.
Anggota Komisi I DPRD Kotim Sutik Menilai dibutuhkan sebuah ketegasan dari para pemangku kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Selain itu, masyarakat adat maupun pedesaan juga kerap mengalami kekerasan selama konflik dari aparat pengaman maupun preman perusahaan.” aksi masyarakat beragam mulai dari pendudukan lahan, panen protes, petisi, serta ritual dan sanksi adat. Namun, secara umum aksi damai lebih banyak dipilih masyarakat.”kata Sutik
Menariknya, demonstrasi banyak berlangsung di depan kantor pemerintah daerah terutama DPRD Kotim “Ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin pemerintah daerah membantu penyelesaian konflik ataupun menekan perusahaan agar mau menyelesaikan konflik,” kata Sutik .(Emi/ Lsn)
