Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah SP
Kasongan, Media Dayak
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah SP mempertanyakan belum disampaikannya DPA Pemkab Katingan tahun anggaran 2020 kepada masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat oleh Bupati Katingan. Pertanyaannya ini disampaikannya kepada sejumlah media, Rabu (29/01/2020).
Dengan belum disampaikannya DPA tersebut, Nanang khawatir semua program dan kegiatan yang sudah dibahas dan ditetapkan di dalam APBD Pemkab Katingan tahun anggaran 2020, itu akan berdampak terhadap kinerja di jajaran Pemkab Katingan dan sekaligus pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Hal ini cukup beralasan, karena tertundanya penyampaian DPA tentu saja akan menggeser semua program yang akan dikerjakan. “Padahal, Bupati sebelumnya telah berjanji untuk melaksanakan semua program dan kegiatan dipercepat, yaitu di awal tahun 2020 sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.
Jika DPA disampaikan kepada masing-masing SOPD tertunda, menurut dia, lelang semua program dan kegiatan pembangunan milik Pemkab Katingan juga tertunda. Jika tertunda, tentu saja akan berpengaruh terhadap pekerjaan fisik, pengadaan jasa dan barang di masing-masing SOPD. “Dampak seperti ini yang tidak kita kehendaki,“ tegas politisi Partai Golkar ini.
Terkait dengan keterlambatan penyampaian DPA tahun anggaran 2020 ini pula, anggota dewan asal Dapil Katingan III ini mempertanyakan di mana kira-kira kendalanya. “Apakah proses di Bappelitbang yang belum rampung ataukah terkendala di SOPD? Karena, sampai akhir Januari 2020 ini tak satu SOPD dan tak satu program serta kegiatan pun yang dilakukan pelelangan oleh panitia lelang” ucapnya.
Lebih jauh dia juga menjelaskan dampak keterlambatan lainnya, maksudnya jika lelang terlambat maka semua agenda di SOPD juga tergeser. Jika waktu kegiatan tergeser, yang lebih dikhawatirkan lagi menurutnya adalah ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu. “Yang rugi bukan hanya daerah, tapi masyarakatnya pun juga ikut dirugikan. Karena, hasil yang dikerjakan tidak bisa dinikmati tepat waktu oleh masyarakat. Belum lagi bicara tentang kualitasnya, lantaran mengejar target dan waktu,” jelasnya. (Kas/aw)
