Bapenda Sosialisasikan UU No 1 Tahun 2022 dan Perda No 35 Tahun 2023 bersama Paguyuban Dealer Kalteng

Sub Bidang PKB dan BBNKB bersama perwakilan Paguyuban Dealer Kalteng melaksanakan Rakor, Senin  (29/4/2024).(Media Dayak/MMC Kalteng)

Palangka Raya, Media Dayak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kalteng melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Paguyuban Dealer Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) Kalteng menggelar Rapat Koordinasi untuk menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertempat di aula OPAD kantor Bapenda Provinsi Kalteng, Senin (29/4/2024).
 
Rakor tersebut bertujuan untuk membahas objek BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang menurut amanat UU HKPD hanya diperuntukan penyerahan pertama atas kendaraan bermotor, dan membahas penghapusan Pajak Progresif di Kalteng.
 
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB) Henk W Simanjuntak mewakili Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalteng menyampaikan pentingnya sosialisasi mengenai kebijakan UU Nomor 1 HKPD agar dapat memahami dan menyamakan persepsi terkait regulasi yang baru tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kemdaraan Bermotor.
 
“Bukan hanya berlaku di Provinsi Kalimantan Tengah saja, namun berlaku serentak di seluruh Indonesia sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD,” tuturnya.
 
Sebagai informasi, pada pasal 12 UU Nomor 1 HKPD disebutkan bahwa objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor, dengan kata lain untuk BBNKB II dihapuskan, yang dipungut pajaknya hanya untuk BBNKB I dan penghapusan pajak progresif. Undang-Undang ini mulai belaku pada tanggal 5 Januari 2022, dan untuk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
 
Henk W Simanjuntak menyampaikan inovasi layanan publik sudah dilakukan oleh Bapenda serta UPT PPD Samsat di seluruh Kalteng, untuk menarik minat masyarakat agar tetap taat membayar pajak kendaraan. Kemudian, untuk menarik minat masyarakat dalam membeli kendaraan baru, akan dikoordinasikan dengan pihak dan instansi terkait guna kemudahan dalam proses administrasi.
 
“Kami masih menyusun Perkada, yaitu Peraturan Gubernur dalam memberikan kebijakan dengan koordinasi bersama Biro Hukum serta Kemendagri,” tandas Henk.(MMC/YM/Aw)
image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait