MENYERAHKAN – Sekda Barito Utara, Drs Muhlis, didampingi Kepala KPPN Buntok, Bambang Sri Prastyono, menyerahkan DIPA tahun 2023 kepada Kepala Perangkat Daerah, instansi vertikal, para kuasa pengguna angaran (KPA) di aula Setda Lantai I, Rabu (14/12/2022). (Foto : Media Dayak/Lana)
Muara Teweh, Media Dayak
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Buntok, Bambang Sri Prasetyono, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 yang sekaligus simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2023.
Penyerahan DIPA tahun 2023 tersebut dihadiri Sekda Barito Utara, Drs Muhlis, Kepala KPP, unsur FKPD, kepala perangkat daerah serta undngan lainnya, di aula Setda lantai I, Rabu (14/12).
“Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan bapak Bupati Barito Utara untuk dapat menyerahkan DIPA dan TKD 2023 kepada para perwakilan Satker Kementerian Negara/Lembaga, serta memberikan arahan langsung pada acara ini,” kata Bambang.
Sehingga, kata dia, APBN sebagai instrumen penting dalam pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas secara kolaboratif untuk meningkatkan perekonomian daerah dan mewujudkan masyarakat Barito Utara yang makmur.
Dikatakan Bambang, selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 APBN telah bekerja keras sebagai instrumen kebijakan menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. APBN pada periode tersebut merupakan APBN extraordinary dengan level defisit diatas 3 persen dari PDB. “Pada saat ini sejalan dengan pemulihan ekonomi, APBN 2023 harus kembali disehatkan dengan level defisit kembali di bawah 3 persen dari PDB,”kata dia.
Selain itu, jelasnya, sampai dengan tanggal 5 Desember 2022, realisasi belanja APBN untuk wilayah Kabupaten Barito Utara adalah sebesar Rp1,163 triliun atau sebesar 94,15 persen yang terdiri dari belanja satker vertikal kementerian/lembaga Rp 121,16 miliar atau sebesar 90,41 persen dan realisasi TKDD sebesar Rp 1,042 triliun (94,61 persen dari pagu).
Dengan rincian DAU sebesar Rp 500,81 miliar, DBH sebesar Rp 276,97 miliar, DAK Fisik Rp 87,65 miliar, DID Rp 2,46 miliar, DAK Non Fisik Rp 101,95 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp 72,706 miliar.
Diungkapkannya, APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama juga ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung..
Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp 1,937 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 57 persen, yang dialokasikan belanja satuan kerja vertikal K/L Rp142,67 miliar (kenaikan 6,5 persen) yang dialokasikan kepada 15 satuan kerja.
Sementara itu, Dana TKDD yang ditransfer untuk Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1,794 triliun atau mengalami 63 persen dengan rincian DAU sebesar 519,18 miliar, DBH sebesar Rp 998,25 miliar, DAK Fisik sebesar Rp 86,48 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp116,26 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp74,40 miliar,”imbuhnya.
Lebih lanjut, dikatakan Bambang, belanja negara berkenaan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
Dijelaskannya, untuk mencapai tujuan pembangunan, kualitas belanja negara masih harus terus ditingkatkan. Belanja negara yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan.
“Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat, tata kelola yang transparan, tanpa korupsi, seiring dengan semangat Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember yang lalu, serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi,”kata dia.
Belanja negara yang yang berkualitas penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sinergi dan sinkronisasi terus diperbaiki guna menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barito Utara dengan tetap memperhatikan tingkat inflasi yang terjadi. (lna/rsn)
