Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung (MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2026 tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 34,71 persen.
Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengerucutkan arah pembangunan dengan memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng pada 2025 sebesar Rp8,3 triliun menyusut menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada 2026.
Penurunan tersebut menyebabkan ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih selektif dan terukur.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S Ampung, menyampaikan bahwa dalam situasi keterbatasan anggaran, prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi hal utama.
Menurutnya, belanja daerah harus dipilah berdasarkan skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan prioritas yang jelas. Belanja yang dilakukan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Leonard usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI, Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, fokus pembangunan Kalteng pada 2026 diarahkan pada sektor-sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital. Sementara itu, belanja rutin dan program yang tidak bersifat mendesak akan ditekan seminimal mungkin.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dalam menghadapi penurunan APBD. Efisiensi anggaran dilakukan pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) serta penggalian potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil.
Sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat juga terus diperkuat guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“Dengan pengelolaan anggaran yang terarah dan kolaboratif, kami ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun di tengah keterbatasan anggaran,” pungkas Edy. (MMC/YM/Aw)
