FOTO BERSAMA – Sekda Kalimantan Tengah (Kalteng), Nuryakin bersama pejabat lainnya berfoto bersama dengan Ketua KPK RI, Firli Bahuri, Selasa (18/10/2022) (MMC Kalteng/Media Dayak)
Jakarta, Media Dayak
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Nuryakin, menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Desa Anti Korupsi TA 2022 dengan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, bertempat di JS Luwansa Hotel and Convention Centre, Jl HR Rasuna Said No 22, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2022).
Kegiatan ini mengusung tema “Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Dari Korupsi”. Rakor dibuka langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan dihadiri oleh 123 orang terdiri dari Perwakilan Sekda dan Inspektur dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dari 22 Provinsi.
Firli Bahuri, dalam arahannya, mengatakan Desa Antikorupsi merupakan Program unggulan KPK, selain Pagu Integritas, Politik Cerdas Politik Berintegritas. “Karena korupsi, sehingga Indonesia tidak Maju. Masih banyak kemiskinan karena adanya korupsi sehingga terjadinya kemiskinan, korupsi harus kita lawan, kita berantas bersama,”katanya.
Ia berpesan, korupsi jangan dibiarkan. Pembiaran sama dengan melakukan korupsi (kejahatan karena membiarkan). Hasil penindakan KPK, untuk tahun 2022 sebanyak 108 orang tersangka yang ditangkap KPK. Tidak ada perbedaan penanganan kasus hukum, tidak ada kriminalisasi dan maka dari itu Kades menjadi contoh Desa Antikorupsi.
Sebagaimana diketahui, Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dengan pemerintah daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten yang daerahnya akan menjadi percontohan desa antikorupsi dan memberikan pemahaman ke seluruh pemangku kepentingan, bahwa upaya pemberantasan Korupsi harus dilakukan agar seluruh elemen masyarakat berperan aktif untuk tidak melakukan korupsi dan mewujudkan budaya anti Korupsi.
Sementara itu, atas nama Pemprov Kalteng, Nuryakin mengucapkan terimakasih atas diusulkannya dan mengedukasi tiga desa percontohan antikorupsi tahun 2023.
“Saya berharap semoga tidak hanya di desa tetapi dapat merambah sampai ke Kabupaten dan Provinsi, karena seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama berkomitmen dalam memberantas korupsi,”tukas Sekda. (MMC/Ytm/Rsn)
