Hj. Siti Nafsiah
Palangka Raya, Media Dayak
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan salah satu permasalahan yang kini tengah dihadapi oleh Pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat khususnya diProvinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini.
Oleh karena itu kalangan DPRD Provinsi Kalteng yang tergabung ke dalam Kelompok 1 Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng I, meliputi Kabupaten Katingan,Gunung Mas dan Kota Palangka Raya, kembali menggelar kegiatan reses, dimana selain menyerap aspirasi masyarakat, pihaknya juga memantau secara langsung sejauh mana pelaksanaan penanganan COVID-19 di Dapil I.
Menurutanggota DPRD Kalteng dari DapilI, Hj. Siti Nafsiah, kendati kegiatan reses kelompok tetap dijalankan, pihaknya tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Dimana lokasi yang menjadi tempat kunjungan kali ini adalah, di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
“Dalam pelaksanaan reses kali ini, kita selaku wakil rakyat asal Dapil I tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti, wajib menggunakan masker, membawa hand sanitizer, selalu menjaga jarak satu sama lainnya. Begitupula untuk pertemuan, juga dilakukan secara terbatas, yakni hanya menghadirkan Camat, unsur Tripika Kecamatan dan BPMDES setempat saja, guna mengantisipasi penyebaran Pandemi COVID-19,”Ucap Siti Nafsiah, saat dikonfirmasi Mediadayak.Id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Senin (8/6).
Wakil ketua Komisi III DPRD Kalteng, yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) meliputi Pendidikan, Kesehatan dan Kepariwisataan ini juga menuturkan, bahwa dalam kunjungan tersebut, pihaknya banyak mendapatkan informasiterkait ketidakjelasan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan bagi warga setempat, terutama Bansos yang bersumber dari Provinsi.
“Hingga saat ini, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada kami, masih belum ada informasi yang jelas di Kecamatan Sepang dan sekitarnya, terutama itu bansos yang bersumber dari Provinsi danKabarnya, semua masih menunggu informasi dari kabupaten, sedangkan untuk jumlah data pasti, pihak kecamatan setempat masih belum berani menyebutkan angka pasti, karena surat ataupun dasar apapun belum mereka terima. Jadi, hingga saat ini mereka juga masih menunggu data itu dari Kabupaten Gunung Mas,”Ujarnya.
Dikatakan politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, bahwapihaknya juga berkesempatan meninjau sejumlah posko penanganan COVID-19, terutama yang ada di perbatasan kecamatan, baik itu yang ada di DAS Kahayan, maupun di DAS Rungan, tepatnya di Kecamatan Manuhing, Desa Tumbang Talaken, serta ada pula beberapa titik lainnya.Sedangkanuntuk Desa Takaras dan satu Desa sekitar juga saat ini sedang dilakukan peninjauan, karena masih belum selesai.
Selain itu, sambungnya, anggaran desa juga di alokasi atau di plot untuk penanganan COVID-19, yakni berkisar antara 20 hingga 30 persen, itu masing-masing desa bervariasi atau berbeda-beda.Khusus pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).
“Berdasarkan keterangan dari pihak aparatur desa setempat bahwa ADD juga banyak diarahkan juga untuk penanganan COVID-19, terlebih digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang besarnya Rp.600 ribu per bulan, untuk selama 3 bulan berjalan.”Terangnya.
Dengan adanya kondisi tersebut, maka masyarakat setempat lebih banyak memilih untuk menerima bantuan yang bersumber dari ADD ketimbang bantuan yang bersumber dari provinsi, yang hanya sebesar Rp. 500 ribu saja, itupun hanya untuk satu bulan atau satu kali saja.
“Bahkan, adanya kondisi demikian, ada sebagian masyarakat setempat yang menolak bantuan dari pemerintah provinsi,” Pungkasnya.
Untuk diketahui, kegiatan reses anggota DPRD Kalteng yang tergabung ke dalam Kelompok 1 Dapil Kalteng I, diketuai langsung oleh Kuwu Senilawati (Fraksi Gerindra/Sek. Komisi III), kemudian diikuti oleh Hj. Siti Nafsiah(Fraksi Golkar/Waket Komisi III), Evi Kahayanti (Fraksi PKB/Ang. Komisi III) serta Lohing Simon (Fraksi PDI-P/Ketua Komisi II).(Nvd)
