Masalahnya, jika Pustu atau Puskesmas sempat tidak buka dalam satu hingga dua hari, bagimana masyarakat ingin berobat atau memeriksa kesehatannya ?. Sebab, masyarakat’ tahunya, bila tempat untuk melayani kesehatan masyarakat tersebut dalam keadaan tutup, berarti nakesnya pun tidak berada di tempat Sehingga, mereka beranggapan nakesnya meninggalkan tugasnya.
Oleh karena itu, hal-hal semacam ini menurutnya sangat perlu ketegasan dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Kalau perlu, Kepala Dinasnya selain meminta laporan berkala setiap waktu, juga turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap pustu yang dilaporkan pernah tidak buka tersebut. “Sehingga, bisa dilakukan evaluasi,” ujarnya.
Sebab, kalau alasan tidak dibukanya Pustu lantaran gajih menurutnya tidak masuk akal. Pasalnya, baik untuk gajih maupun tunjangan isentifnya sudah dianggarkan. Begitu pula Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). “Pemkab sudah anggarkan semua itu,” terang orang nomor satu di bumi Penyang Hinje Simpei ini.
Dengan gajih beserta tunjangan dan isentif tersebut, dirinya berharap kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat agar memberikan pengertian kepada semua nakes tersebut. Sehingga, tidak mengecewakan masyarakat di pedesaan dalam melayani kesehatannya.
Sebaliknya, jika ditemukan ada Kepala Puskesmas yang belum menyalurkan tunjangan dan insentif kepada nakes yang berhak menerimanya, dirinya meminta dengan tegas kepada yang bersangkutan bisa melaporkannya kepada yang berwenang menanganinya. “Sehingga bisa dicarikan solusi terbaiknya,” ingat mantan pimpinan Bank Kalteng cabang Kasongan ini. (Kas/Lsn)
