Staf Ahli Gubernur Yuas Elko bersama Joni Harta Kadis LH Prov Kalteng saat foto bersama, Kamis (6/11/2025)(MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Pemerintah Provinsi Kalteng terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah menuju target Zero Waste 2030. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalteng, Pemprov menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lingkungan Hidup 2025 di Ballroom Palace Aquarius Boutique Hotel, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan dengan tema “Menuju Zero Waste Kalteng 2030: Transformasi Pengelolaan Sampah, Ekonomi Sirkular, dan Inovasi Teknologi” ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk menyamakan visi dalam mengubah tantangan pengelolaan sampah menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam sambutan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, disampaikan bahwa persoalan sampah saat ini menjadi salah satu isu lingkungan paling mendesak di Kalteng.
“Setiap hari, timbulan sampah di Kalteng mencapai sekitar 1.259 ton atau 459 ribu ton per tahun, dan jumlah ini terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi,” ujar Yuas Elko.
Sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kalteng masih menggunakan sistem open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan. Pemerintah daerah pun didorong berinovasi dalam mengembangkan metode pengelolaan modern dan ramah lingkungan, seiring kebijakan nasional yang tidak lagi membangun TPA baru.
Gubernur menegaskan, pengelolaan sampah bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi dapat menjadi sumber ekonomi baru yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Lebih lanjut dijelaskan, sekitar 35,5 persen komposisi sampah di Kalteng adalah sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau biogas, sementara sampah plastik dapat dikelola melalui program bank sampah, daur ulang, maupun wirausaha berbasis komunitas.
Inovasi lokal seperti Bank Sampah Jekan Mandiri Keliling (BASMI) dan Program Kampung Iklim (Proklim) di Palangka Raya dinilai berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah rumah tangga.
“Saya mengajak seluruh Kepala DLH di provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta menyusun roadmap pengelolaan sampah Kalteng. Sinergi dengan dunia usaha dan komunitas masyarakat sangat penting,” tegasnya.
Saat ini Pemprov Kalteng menargetkan modernisasi sistem pengelolaan sampah dengan menutup lokasi open dumping, membangun sanitary landfill, serta menyiapkan TPA regional yang menerapkan teknologi ramah lingkungan.
Salah satu langkah konkret yang akan diwujudkan adalah proyek Waste to Energy (WTE), yakni mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif yang mendukung transisi menuju energi bersih di Kalteng.
Kepala DLH Provinsi Kalteng Joni Harta menyampaikan bahwa Rakorda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dan memperluas inovasi berbasis ekonomi sirkular.
“Sebagian besar sampah di Kalteng masih didominasi sampah rumah tangga dan plastik. Forum ini kami gunakan untuk mengevaluasi capaian dan mencari solusi inovatif agar pengelolaan sampah semakin efektif dan bernilai ekonomi,” ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan Kalteng Zero Waste 2030 hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat.
Sebagai penutup, Joni menekankan bahwa perubahan menuju daerah yang bersih, hijau, dan berkelanjutan harus dimulai dari kesadaran bersama. “Kami ingin menjadikan Kalteng sebagai contoh provinsi yang berhasil menjadikan sampah bukan lagi beban, melainkan sumber energi dan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.(MMC/YM/Aw)
