Jakarta, Media Dayak
Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat dan kompleksitas distribusi di berbagai daerah, pemerintah kini membentuk tim khusus untuk memastikan penyaluran program berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
Upaya penguatan ini tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan koordinasi lintas sektor hingga ke daerah. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sistem distribusi, serta pengawasan yang terintegrasi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas implementasi program di lapangan.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan ribuan kader untuk menjadi ujung tombak distribusi MBG di masyarakat.
“Kami telah menyiapkan sekitar 18 ribu kader yang akan menjadi ujung tombak dalam memastikan distribusi MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat keluarga. Mereka akan berperan aktif dalam mendata, mendampingi, sekaligus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi,” ujar Isyana.
Ia menambahkan bahwa keberadaan kader ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pendekatan berbasis keluarga dalam pembangunan gizi nasional.
“Pendekatan keluarga menjadi sangat penting, karena persoalan gizi tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dengan keterlibatan kader di lapangan, kami optimistis intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Dari sisi operasional, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa program MBG telah menunjukkan capaian signifikan sejak diluncurkan. Ia menilai pembentukan tim khusus distribusi akan semakin memperkuat efektivitas program ke depan.
“Program MBG yang telah berjalan selama satu tahun tiga bulan ini telah menyerap lebih dari 1,18 juta tenaga kerja dan menjangkau sekitar 62,35 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Sony.
Ia juga menekankan bahwa skala besar program ini membutuhkan sistem distribusi yang semakin presisi dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.
“Dengan adanya tim khusus yang fokus pada distribusi, kami dapat memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari penyediaan hingga penyaluran, berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini penting untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program,” ujarnya.
Sementara itu, di tingkat daerah, implementasi program MBG terus diperkuat melalui berbagai inovasi. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Deasy Evriyani, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan tetap terjaga.
“Melalui program MBG 3B di Samarinda, kami memastikan bahwa setiap makanan yang didistribusikan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” ungkap Deasy.
Penguatan MBG melalui pembentukan tim khusus sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dengan dukungan data yang semakin terintegrasi serta sistem distribusi yang terus disempurnakan, pemerintah optimistis program ini akan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan komitmen menghadirkan kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih sehat dan produktif.(Ist/Lsn)
