Muara Teweh, Media Dayak
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Utara (Dinsos PMD Barut) menerima kunjungan kerja (Kunker) anggota Komisi I DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS). Kinjungan anggota DPRD HSS ini diterima lansung oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kelembagaan dan Komonitas Adat Terpencil Walter, Kamis (21/1/2021) pagi.
Kunker anggota Komisi I DPRD HSS ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD HSS Rahmad Iriadi bersama anggota DPRD lainnya. Rahmad Iriadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kabid Rehabilitasi Sosial Kelembagaan dan Komonitas Adat Terpencil Walter yang mewakili Kepala Dinas Sosial dan PMD Barito Utara beserta jajarannya.
“Dalam kunjungan kerja kami ini terkait dengan study banding tentang penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Barito Utara ini,” katanya.
Dengan adanya kunjungan ini kami mendapatkan masukan dan mendapatkan oleh-oleh peraturan daerah, CSR dan ada juga data-data yang kami butuhkan. “Ini sangat bermamfat sekali untuk kami bawa kedaerah,” kata Rahmadi.
Diungkapkannya, terkait permasalahan CSR, DPRD Hulu Sungai Selatan akan inisiatif nantinya. ”Perda disini kami belum punya,” ujarnya mengebu-gebu menjelaskan saat di wawancara usai pertemuan dengan jajaran Dinas Sosial PMD Barito Utara.
Pasalnya kata dia pihak perusahaan ada, cuma selama ini kita tidak bisa bergerak dikarenakan payung hukum kita belum memilikinya. “Nah ternyata di Kabupaten Barito Utara sudah ada. Jadi hari ini Alhamdulillah kami bisa dapatkannya,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD HSS Rahmad Iriadi ini.
Plt Kepala Dinas Sosial PMD Barito Utara Everedinoor melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Kelembagaan dan Komonitas Adat Terpencil, Walter saat menerima kunker Komisi I DPRD HSS mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas terpilihnya Barito Utara khususnya Dinas Sosial PMD ini menjadi tempat kunjungan kerja dari DPRD HSS ke daerah kami.
“Tadi sudah dijelaskan yang berkaitan dengan Bansos oleh ibu Nissa secara teknis baik program PKH, sembako dan lain sebagainya kepada anggota Dewan yang terhormat dari HSS,” ujar Walter.
Waltter juga menembahkan yang berkaitan dengan Perda CSR, tanggung jawab sosial, dan perbupnya dikarenakan di HSS begitu banyak perusahaan juga, namun payung hukumnya belum ada.
“Dan untuk di kabupaten Barito Utara ini tinggal pembentukan forum CSR, supaya program CSR benar-benar bisa tepat sasaran sesuai dengan harapan kita bersama,” pungkasnya. (lna/Aw)
