Bupati Gumas Jaya Samaya Monong. (Media Dayak/Novri JK H)
Kuala Kurun, Media Dayak
Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong minta masyarakat Gumas tidak enggan melaporkan oknum aparatur sipil negara (ASN) bahkan pegawai tidak tetap (PTT) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Gumas yang melakukan penyimpangan.
“Silahkan masyarakat lapor ke kami (Jaya-Efrensia) kalau ada oknum ASN ataupun PTT di sebuah Perangkat Daerah Pemkab Gunung Mas yang mau main-main, melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan dirinya dan atau kelompoknya,” kata Bupati Jaya, Sabtu (5/6/2021) melalui pesan elektronik.
Jaya menegaskan dirinya dan Efrensia tidak akan menoleransi oknum ASN ataupun PTT yang melakukan pelanggaran. Tindakan tegas diberikan sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami berharap tidak ada moral hazard dari ASN ataupun PTT di daerah ini. Hal itu (moral hazard) akan merugikan diri mereka. Praktek korupsi sebuah tindakan tak terpuji, dan hukum wajib menindak siapapun yang melakukannya,” seru Bupati kelahiran 24 Desember 1979 tersebut.
Terpisah, anggota DPRD Gumas Punding S Merang merespon positif pernyataan Bupati. Ia menyatakan mendukung, dan mengingatkan ASN maupun PTT di Gumas untuk tidak berkompromi dengan praktek korupsi.
“Jangan merugikan karier dan keluarga dengan korupsi. Korupsi musuh bersama yang harus kita cegah dan berantas bersama demi kemajuan daerah ini dan kesejahteraan masyarakatnya,” imbau Punding.
Legislator tiga periode sarat pengalaman itu pun mengajak masyarakat Gumas untuk bersama-sama mendukung visi dan misi Jaya-Efrensia. Visi Berjuang Bersama yang merupakan akronim dari Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri.
Misi meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proporsional, meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan daya saing ekonomi wilayah.
Mempercepat reformasi birokrasi, penegakan dan jaminan kepastian hukum, mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, pembangunan berkelanjutan, serta memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI. (Nov/Lsn)
