Kasongan, Media Dayak
Karena, pelatihan PBJ tersebut menurut H Fahmi, sangat bermanfaat bagi Kepala Desa (Kades) beserta aparaturnya, guna meningkatkan kompetensi dalam mengelola anggaran desa secara transparan dan akuntabel dalam penggunaan Dana Desa (DD) yang berkaitan juga dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Hal ini, untuk mencegah praktik korupsi dan menghasilkan pengadaan yang efektif serta sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa,” kata H Fahmi, yang diungkapkannya kepada sejumlah awak media, Kamis (25/9).
Intinya, pelatihan tersebut menurutnya dapat membantu meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. “Artinya, pelatihan ini untuk memastikan semua Kades beserta aparaturnya untuk memahami dan menerapkan peraturan pengadaan yang berlaku, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses PBJ,” terang legislator Partai NasDem ini.
Kesimpulannya, pelatihan ini untuk memastikan peserta dalam memahami dan melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan manfaatnya untuk Kades beserta aparaturnya dapat memahami dan menerapkan pedoman tata cara PBJ di desa yang bersumber dari DD yang ada hubungannya pula dengan APBDes.
Karena, PBJ yang efektif dan efisien menurutnya, akan memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes) dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya, dengan pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip pengadaan, pelatihan berkontribusi pada terciptanya Pemdes yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Dengan pengadaan yang baik, desa dapat membangun dan mengembangkan diri, yang pada akhirnya akan berdampak positif pula pada kepentingan daerah pada khususnya dan secara nasional pada umumnya,” pungkas wakil rakyat asal dapil Katingan I, yang meliputi wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing ini. (Kas/Lsn)
