Wakil Rakyat Dorong Pemerintah Buka Posko Pengaduan THR

Anggota DPRD Provinsi Kalteng Sirajul Rahman. (Media Dayak/Dok DPRD Kalteng)
 
Palangka Raya, Media Dayak 
 
Tunjangan Hari Raya (THR) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. 
 
Terkait hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Kalteng Sirajul Rahman mendorong sekaligus meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk membuka layanan posko pengaduan THR.
 
“Lantaran, bulan puasa sudah mulai memasuki pertengahan yang tentunya sebagian perusahaan mulai membayarkan THR kepada karyawannya. Selain itu, juga sesuai ketentuan pembayaran THR maksimal H-7 sebelum lebaran,” ujarnya, Minggu 
 
Saya berharap lanjutnya, mulai Senin 3 April, pihak Pemprov Kalteng melalui instansi teknisnya, sudah mulai bisa membuka posko pengaduan THR secara terpadu dan optimal.
 
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalteng ini, mengatakan dengan adanya posko pengaduan THR ini, pihaknya (DPRD, red) bisa mengetahui tentang informasi pemberian THR dari perusahaan.
 
“Sehingga, jika ada perusahaan yang belum menyalurkan THR, Pemprov Kalteng bisa mengambil langkah konkret dan tindakan tegas kepada pelaku usaha tersebut, serta mengecek informasi tentang perusahaan tersebut,” terangnya.
 
Ia mengungkapkan, dengan adanya posko maka mampu menjadi wadah untuk menampung aspirasi dari para pekerja di Kota Palangka Raya dan sekitarnya, yang mengalami masalah pemberian THR. “Agar kedepannya tidak ada lagi masalah pekerja kita terkait THR,” pungkasnya.(Ytm/ Lsn)
 
 
image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait