Waket III DPRD Tinjau Korban Banjir Kapuas

Waket III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, saat melaksanakan kunker di Kabupaten Kapuas belum lama ini. (Media Dayak/dok DPRD Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Wakil Ketua (Waket) III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh, kembali melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dalam daerah, dalam rangka menyerap aspirasi sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas. Dikatakan Faridawty melalui kegiatan kunker tersebut, dirinya mendengarkan langsung upaya pemerintah dalam menangani masyarakat yang notabene adalah korban banjir di beberapa kecamatan, serta mengetahui strategi BPBD dalam menekan penyebaran pandemi covid-19 di daerah tersebut.
“Sebagai wakil rakyat kita harus tetap banyak belajar. Baik itu dengan cara mendengarkan, memperhatikan, mencatat, melihat, serta menyuarakan tidak hanya pada 2-3 bidang tertentu, namun hampir pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” beber Faridawty, Minggu (30/5/2021).
Kebetulan, sambung Faridawaty, Wakil Ketua III bertugas mengkoordinir bidang yang ada pada Komisi I dan III, salah satunya BPBD. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalteng ini ju ga mengatakan, walaupun tugas pokok BPBD adalah menanggulangi bencana, dirinya mengaku prihatin mengingat kantor yang seharusnya menjadi pusat penanggulangan bencana justru seperti mengalami bencana.
“Saya prihatin, bangunan yang ada hampir sebagian besar tidak dapat di gunakan, bahkan beberapa diantaranya sudah mulai ambruk. Padahal BPBD ini sudah menerima alokasi anggaran untuk melakukan rehab dari pusat melalui dana bagi hasil (DBH) tahun 2020 namun entah karena alasan apa, upaya untuk melakukan rebab di tangguhkan,” ungkapnya.
Akan tetapi, pada sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalteng ini juga merasa senang mendengar kabar, bahwa tanah seluas kurang lebih 2 hektar digunakan BPBD tersebut telah di hibahkan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan telah menjadi aset daerah Kabupaten Kapuas.
“Selain itu penanganan korban banjir juga sudah berjalan, bekerjasama dengan Dinsos dan Disperindagkop. Saya menilai, kepala yang sekarang cukup piawai dalam mendapatkan bantuan anggaran dari pusat. Tentunya hal tersebut upaya untuk meningkatkan prestasi daerah tanpa harus menggerogoti APBD setempat dan memberikan keuntungan bagi daerahnya,” tutup Faridawaty. (Ytm/Lsn)