Wagub Terima Kunjungan Wakil Ketua DPD RI

Wagub Kalteng Habib Ismail bin Yahya saat bersama Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono di ruang kerja Wakil Gubernur Kalteng, Senin (2/9).(Media Dayak/Yanting).

Palangka Raya, Media Dayak

     Wakil Gubrnur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail bin Yahya menerima kedatangan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono di ruang kerjanya, Senin (2/9). 

Wakil gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya menyebutkan, kedatangan Wakil Ketua DPD adalah untuk bersilahturahmi dengan pihak pemerintah provinsi Kalteng sekaligus membangun sinergitas.

Menurut Habib, membangun silaturahmi sangat perlu untuk memperkuat fungsi DPD RI yang benar-benar membawa pada perubahan mindset (pola pikir), karena fungsi DPD RI di lapangan itu hampir sama dengan DPR RI.

“Padahal tidak. DPD adalah representasi daerah. Jadi harusnya anggota DPD RI ini berkoordinasi dengan pejabat daerah baik Bupati, Wali Kota dan Gubernur serta wakil-wakilnya untuk menyerap aspirasi daerah,” terangnya seraya menyatakan bahwa keberadaan DPD bisa dimaksimalkan.

Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas terkait rencana pembangunan rel kereta api dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalteng.

“Kami memang sengaja datang ke sini (Kalteng,red) untuk silaturahmi sekaligus membahas rencana pembangunan rel kereta api dan PLTN yang ada di Kalteng ini,” kata Nono Sampono saat diwawancarai usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Kalteng di ruang kerja Wagub Kalteng.

Selepas dari Kalteng, Nono menyatakan, pihaknya akan ke Pontianak untuk bertemu dengan Gubernur Kalbar, juga untuk pembahasan hal yang sama. Pasalnya, 5 September nanti Presiden RI Joko Widodo juga akan ke Kalbar dalam rangka peresmian kawasan industri terpadu dan PLTN.

“Kami memang berusaha mencari investor sekaligus negara mana yang kira-kira mendukung, kebetulan Rusia telah siap mendukung pembangunan rel kereta api dan PLTN,” ungkapnya kepada media.

Pembangunan PLTN ini nantinya tidak satu tempat, tentu dengan adanya ibu kota di Kalimantan Timur (Kaltim) akan menyesuaikan daerah-daerah mana yang akan menjadi lokasi PLTN. Termasuk di Kalteng ini, nantinya tidak hanya pembangunan rel kereta api saja tetapi juga harus ada tol.

“Terkait rel kereta api nanti lima provinsi se-Kalimantan semua harus terkonek. Cuma, dulu konsep awal bagian timur dan itu pun lebih kepada angkutan barang dan sekarang barang dan manusia,” ucapnya.

Ditambahkan Nono, DPD mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendukung ibu kota pemerintahan yang baru, dan harapannya lima provinsi yang ada di Kalimantan ini segera bergerak.

“Ini adalah kepentingan jangka panjang karena menguntungkan, mungkin sekarang dikeluarkan biaya besar tapi dampak daripada itu besar sekali,” pungkasnya.(YM)