Wagub Tegaskan Program Listrik Pedesaan Mutlak Jadi Prioritas
Wagub Kalteng Edy Pratowo saat menghadiri Rakortek Pengembangan Kelistrikan Provinsi Kalteng dengan Anggota DPR RI bersama Kementerian ESDM dan BUMN, Kamis (14/4/2022). (Media Dayak/MMC Kalteng)
Jakarta, Media Dayak
Wagub Kalteng, Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengembangan Kelistrikan Provinsi Kalteng dengan Anggota DPR RI bersama Kementerian ESDM dan BUMN, bertempat di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2022).
Rakortek digelar sehubungan dengan rencana pengembangan kelistrikan di Provinsi Kalteng, khususnya listrik pedesaan, yang belum seluruhnya mendapatkan akses kelistrikan dari PT PLN (Persero), sehingga diperlukan rapat koordinasi teknis dan sinergi antara K/L terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kalteng dan PT PLN (Persero) untuk percepatan pengembangan listrik pedesaan di Kalteng.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Maman Abdurrahman, Anggota DPR RI Komisi VII Willy M Yoseph dan Mukhtarudin. Dari Kementerian ESDM hadir Dirjen Kelistrikan dan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Sementara itu, dari BUMN hadir Asisten Deputi Bidang Keuangan Bin Nahadi.
Wagub Edy Pratowo saat menyampaikan paparan terkait Percepatan Pengembangan Kelistrikan Kalteng menjelaskan panjang jaringan SUTT di Kalteng, masing-masing Kasongan-Sampit memiliki panjang (KMS) 110,25, Kasongan-Parenggean memiliki panjang (KMS) 97,77, Sampit-Parenggean memiliki panjang (KMS) 74,47, Kasongan-PLTU SLK memiliki panjang (KMS) 83,97, Sampit-Bagendang memiliki panjang (KMS) 81,11, Palangka Raya-Kasongan memiliki panjang (KMS) 116,40, Mintin-Sebangau memiliki panjang (KMS) 72,00.
Sebangau-Palangka Raya memiliki panjang (KMS) 14,00, Mintin-Palangka Raya memiliki panjang (KMS) 86,00, Selat-Mintin memiliki panjang (KMS) 79,00, Seberang-Barito Selat memiliki panjang (KMS) 83,55, Tanjung-Buntok memiliki panjang (KMS) 157,37, Buntok-Muara Teweh memiliki panjang (KMS) 234,55, Muara Teweh-Bangkanai memiliki panjang (KMS) 88,86, Muara Teweh-Puruk Cahu memiliki panjang (KMS) 91,02, Sampit-Pangkalanbun memiliki panjang (KMS) 334,00.
Wagub juga menjelaskan kondisi Kelurahan/Desa berlistrik dan belum berlistrik tahun 2015 sampai dengan 2021, Kelurahan/Desa Berlistrik Tahun 2015 sebanyak 1300 (82,96 persen) dan untuk Kelurahan/Desa Berlistrik Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 1468 (93,44 persen), sehingga kenaikannya sebanyak 168 Desa (10,48 persen). Sedangkan, Kelurahan/Desa Belum Berlistrik Tahun 2015 sebanyak 267 Desa (17,04 persen), dan untuk Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 103 Kelurahan/Desa (6,56 persen), sehingga terjadi penurunan untuk Kelurahan/Desa Belum Berlistrik sebanyak 164 Desa (10,44 persen).
Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa usulan di APBN TA 2023 di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di Kalteng yang tersebar di 23 Desa dengan target 12 unit. Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebar di Kalteng, dengan jumlah 92 Desa dengan target 14.291 rumah tangga. Terakhir, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop di wilayah Provinsi Kalteng dengan target 50 Unit/Gedung Pemerintah.
Usai mengikuti Rakortek, Wagub menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kalteng untuk meningkatkan taraf kehidupan dan oleh karena itu Program listrik pedesaan Provinsi Kalteng harus menjadi kegiatan prioritas.
“Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng akan memberikan dukungan bagi Program Listrik Pedesaan Provinsi Kalteng dengan menyiapkan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan jembatan,” terangnya.
Selanjutnya, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng akan membantu dalam proses perizinan bagi Program listrik Pedesaan Provinsi Kalteng sesuai ketentuan perundangan serta membantu dalam sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat dalam hal terjadi kendala sosial dalam pelaksanaan program listrik pedesaan di Provinsi Kalteng.
“Dalam Rakortek ini, PT PLN (Persero) akan menyiapkan kebutuhan biaya investasi bagi program listrik pedesaan di provinsi Kalteng dan melaksanakan program listrik pedesaan untuk melistriki seluruh desa yang belum berlistrik PLN di Provinsi Kalteng serta memprioritaskan penggunaan anggaran PMN bagi Program listrik pedesaan,” tutupnya. (MMC/YM)