Wagub : Optimalkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Dari APBD

Wagub Kalteng Edy Pratowo didampingi pejabat terkait lainnya saat pimpin Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Pemprov Kalteng, Kamis (25/8).(Media Dayak/MMC Kalteng)

Palangka Raya, Media Dayak

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan meski kondisi pandemi telah membaik, namun saat ini masih dihadapkan pada tantangan meningkatnya risiko ekonomi dan inflasi akibat kondisi geopolitik dunia seiring dengan perang Rusia-Ukraina yang terus berlangsung.
 
“Hal ini menjadi ancaman tersendiri karena kita dihadapkan pada beragam ketidakpastian di kala ekonomi kita sedang menjalani pemulihan. Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan rilis BPS inflasi Kalteng pada Juli 2022 tercatat sebesar 6,79 persen (year on year), telah berada di atas sasaran inflasi Nasional 3 ± 1 persen,” ujar Wagub saat memimpin Rapat TPID Pemprov Kalteng bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (25/8).
 
Oleh karenanya Wagub meminta kepada Bupati/Wali Kota SOPD, dan Tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk segera mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga dari APBD.
 
“Hal tersebut untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, perluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah, mendorong optimalisasi subsidi biaya transportasi untuk membantu lalu lintas barang utamanya komoditas pangan strategis agar tidak terlalu terbebani biaya transportasi,” terangnya.
 
Dan katanya melanjutkan, mendorong produksi hortikultura untuk dapat mengurangi ketergantungan dari daerah lain, serta terus melakukan komunikasi yang efektif dan menghimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik.
 
Wagub Edy Pratowo mengutarakan hal diatas perlu menjadi perhatian bersama karena capaian inflasi Kalteng berada pada posisi enam di tingkat Nasional, dan tertinggi di Kalimantan.
 
“Saya harapkan kepada TPID Provinsi untuk mengkaji opsi stabilisasi ke depan melalui pembentukan peran BUMD. Hal ini agar mempermudah upaya pemerintah daerah untuk menjaga kecukupan dan ketersediaan barang pangan pada harga yang terjangkau,” katanya.
 
Saya juga berharap sambungnya, kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalteng untuk memberi perhatian lebih pada upaya menjaga dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kalteng.
 
Sebelumnya, Sekda Kalteng Nuryakin dalam laporannya menyampaikan tujuan digelarnya rapat TPID, yakni mengoptimalisasikan fungsi TPID baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan selalu memantau pergerakan harga dan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholders di seluruh Kalteng.
 
“Sinkronisasi data terkait pengendalian inflasi daerah baik dari keterjangkauan harga pasar, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif yang menjadi kunci utama dalam pengendalian inflasi baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota,” beber Sekda.
 
Selain itu, optimalisasi koordinasi sinergi diantara TPID Provinsi Kalteng dengan kabupaten/kota se-Kalteng, melakukan langkah lainnya dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan terhadap inflasi pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
 
“Terakhir melakukan koordinasi dan penguatan sinergitas terkait anggaran dan realisasi belanja tidak terduga dan bantuan sosial di Provinsi Kalteng tahun 2022 sesuai dengan surat edaran Mendagri No 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu,” pungkasnya (MMC/YM/AW)
image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait