Wagub : Kalteng Mitra IKN Bagi Jadi 3 Zona

Wagub Kalteng Edy Pratowo. (Media Dayak/MMC Kalteng)
 
Palangka Raya, Media Dayak 
 
Provinsi Kalteng menjadi salah satu mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, pembangunan Kalteng 20 tahun ke depan dibagi ke dalam 3 wilayah yakni Zona Barat, Zona Timur dan Zona Tengah.
 
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo mengatakan, pada zona barat yakni Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Seruyan dan Lamandau, zona timur yakni Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya, dan zona tengah yakni Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya.
 
“Karena setiap zona dibagi dua klaster, dengan pusat. Dimana kegiatan ditentukan berdasarkan status pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah dalam RTRW Provinsi,” ucapnya saat menyampaikan sambutannya pada kegiatan Musrenbang RPJPD tahun  2025 – 2024 dan RKPD tahun 2025 di Aula Jayang, Rabu (24/4/2024). 
 
Wagub menyampaikan, adanya penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 telah memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. 
 
Dengan demikian, RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman bagi daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029. 
 
“Rancangan RPJPD dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 tersebut menjadi acuan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyusunan Visi, Misi, dan Program pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Dokumen RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2021-2026, Rancangan RPJPD Provinsi Kalteng Tahun 2025-2045.
 
“Dimana itu mempedomani Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang mengusung tema untuk wilayah Kalimantan “Superhub Ekonomi Nusantara”. Sedangkan untuk Kalteng sendiri mengusung tema Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional,” ujarnya. 
 
Ia menambahkan, dimana  peran Provinsi dalam pencapaian jangka panjang wilayah untuk mengurangi kesenjangan dilaksanakan melalui transformasi dan landasan transformasi, yaitu sosial, ekonomi, sosial budaya dan ekologi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. (Ytm/Lsn 
 
 
image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait