Wagub Kalteng : IKN adalah Ibukota Pemerintahan, Smart City dan Green City
Presiden Joko Widodo foto bersama pejabat yang hadir Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024)(Media Dayak/Biro Adpim)
Ibu Kota Nusantara, Media Dayak
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo hadir mendengar arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
Wagub mengatakan salah satu arahan presiden mengenai ibu kota nusantara (IKN) sebagai ibu kota pemerintahan.
“Ibu kota pemerintahan ini adalah smart city, green city, akan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk membangun negara ini,” kata Edy Pratowo usai mendengar arahan Presiden Joko Widodo di Ruang Sidang Kabinet Istana Garuda pada Selasa (13/8/2024).
Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam arahannya di hadapan para kepala daerah mengatakan ingin menunjukan bahwa Indonesia punya kemampuan membangun ibu kota sesuai dengan keinginan dan desain sendiri (Bangsa Indonesia,red).
“Tapi memang memerlukan waktu yang panjang. Dimulai 2021 – 2022 akan selesai kira-kira 10 hingga 15 tahun kedepan,” ungkap presiden.
Jokowi sapaan akrabnya mengharapkan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati untuk merancang dan mendesain kotanya mempunyai ikon atau kekhususan. Dia mencontoh salah satu wilayah di negara bagian California, Amerika Serikat yang di sana tersedia banyak lapangan golf dan menjadi ke-khasan di kawasan tersebut.
“Bisa dikonsep dan didesain sejak awal meski tidak bisa selesai dalam satu atau dua periode masa kepimpinan. Perencanaan harus detail dan matang,” tuturnya.
Dan IKN menurut pria kelahiran Surakarta ini adalah ibu kota masa depan yang dibangun dan dikonsep untuk masa depan.
“Konsepnya forest city (kota hutan) bukan kota beton. Di semua provinsi, kabupaten dan kota bisa merencanakan kotanya dijadikan kota apa-apa,” tegasnya.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Johni Sonder menambahkan, arahan presiden yang disampaikan presiden adalah menjaga keamanan dan ketertiban jelang pilkada. Progress pembangunan akan berlanjut pada pemerintahan berikutnya.
“Pemerintah daerah lebih mengeksplore dan menarik investor karena IKN harapan terbesar Indonesia bahwa bisa membangun dari nol,” tambah Johni Sonder. (Adpim/YM/Aw)