Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat menyampaikan pidato di di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Senin (20/01/2025)(MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo, menghadiri Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu (PAW) dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Kalteng Masa Jabatan 2024–2029. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai III Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Senin (20/01/2025).
Pengucapan Sumpah/Janji PAW tersebut dipandu oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, dan diikuti dengan penandatanganan naskah berita acara sumpah/janji.
Dalam pidatonya, Ketua DPRD Arton S Dohong menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.4-24 Tahun 2025, tertanggal 8 Januari 2025, tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalteng.
Selain itu, juga merujuk pada Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.4-25 Tahun 2025 terkait perubahan keputusan atas SK Mendagri Nomor 100.2.1.4-3417 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Masa Jabatan 2024–2029.
Ketua DPRD menjelaskan bahwa pergantian antarwaktu dilakukan karena Wiyatno mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada Serentak 2024, dan Muhammad Alfian Mawardi tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD. Sebagai pengganti, Nyelong Inga Simon dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalteng Masa Jabatan 2024–2029 bersama Yohanes Freddy Ering.
Dalam sambutannya, Wagub Kalteng Edy Pratowo menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada kedua anggota DPRD yang baru dilantik. Beliau menekankan pentingnya hubungan kemitraan antara DPRD dan kepala daerah yang bersifat checks and balances, guna memastikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wagub Edy juga mendorong sinergisitas dan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat serta mendukung agenda prioritas nasional tahun 2025 melalui sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Sinergi ini sangat penting untuk merespons cepat persoalan masyarakat, membangun kerja sama yang efektif di tingkat regional, dan memastikan agenda pembangunan nasional berjalan sukses,” pungkasnya (MMC/YM)/Aw.