Wagub Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri Secara Virtual

MENGHADIRI – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo didampingi pejabat terkait lainnya, menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri secara virtual, Selasa (24/01/2023) (Foto : Media Dayak/Hms Prov)

Palangka Raya, Media Dayak

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (24/1/2023). Rakor ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu, Tito menyampaikan, arahan Presiden RI, Joko Widodo yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah cukup baik di atas 5 persen di triwulan akhir tahun 2022.

“Kita sangat bagus dibandingkan negara-negara lain yang jauh di bawah 5 persen, tidak banyak negara yang pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen,”kata Tito.

Tito juga menyebut, inflasi nasional masih relatif terkendali yaitu 5,51 persen di akhir tahun, dimana sebelumnya inflasi pada bulan September 5,8 persen, bulan Oktober 5,7 persen, November 5,44 persen, dan Desember 5,5 persen.

“Tahun ini BPS akan menambah 60 kabupaten sehingga ada 160 kabupaten/kota yang nantinya jadi sampel untuk inflasi angka nasional,”ungkap Tito.

Tito menegaskan, agar Pemerintah Daerah harus turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. “Jangan hanya di belakang meja menerima laporan, tetapi harus cek langsung benar atau tidak datanya,”tegas Tito.

Hadir mendampingi Wagub, Plh Sekda Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait, serta perwakilan unsur Forkopimda. 

Hadir secara virtual, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Kasan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, Plt Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pangan Nasional M Habibullah, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian Fadjry Djufry, Satgas pangan, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia. (MMC/Ytm/Rsn)