Wagub Edy Pratowo Hadiri Raker dan Musyawarah Luar Biasa APPSI di NTB

Wagub Kalteng Edy Pratowo bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menghadiri Raker dan Musyawarah Luar Biasa APPSI di NTB, Kamis (16/7/2026).(Media Dayak/Biro Adpim)

 

Lombok Barat, Media Dayak

 

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Musyawarah Luar Biasa APPSI yang digelar di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).

 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto didampingi Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud. Rapat kerja tahun ini mengusung tema “UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

 

Forum APPSI menjadi wadah bagi para gubernur untuk menyampaikan aspirasi daerah sekaligus memperkuat kerja sama antarpemerintah provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.

 

Dalam sambutannya, Ketua APPSI Rudi Mas’ud menegaskan pentingnya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, APPSI terus membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga guna mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan daerah.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepala daerah agar terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, menjaga integritas birokrasi, mempererat sinergi dengan Forkopimda, serta aktif menyelesaikan persoalan lintas wilayah.

 

“Kepala daerah dituntut memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota, menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, serta aktif menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah. Daerah harus mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang,” ujar Bima Arya.

 

Raker dan Musyawarah Luar Biasa APPSI 2026 diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 

Selain itu, forum tersebut juga menghadirkan sejumlah sesi diskusi mengenai penguatan daya saing UMKM serta optimalisasi potensi Pajak Air Permukaan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Kegiatan ini turut dihadiri para gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia, jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda Provinsi NTB.(Adpim/Ytm/Lsn)