Tingkatkan Sosialisasi PSR

Anggota DPRD Provinsi Kalteng Fajar Hariadi. (Media Dayak/dok DPRD Kalteng)
 
Palangka Raya, Media Dayak
 
Program Peremajaan Sawit (PSR) merupakan salah satu program strategis nasional yang diusung pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit secara optimal dengan target 540 ribu hektare sejak 2020 hingga 2022, dan tersebar di beberapa wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
 
Terkait hal tersebut Anggota DPRD Kalteng, Fajar Hariadi mendorong pemda melalui dinas terkait agar dapat lebih menggencarkan sosialisasi mengenai program peremajaan sawit rakyat (PSR).
 
“Sangat di sayangkan jika program yang sudah berjalan semenjak lama itu hingga kini masih banyak belum diketahui oleh kalangan masyarakat terutama petani sawit mandiri,” ujarnya Selasa (17/5/2022)
 
Oleh karenanya katanya melanjutkan, saya mendorong pemerintah provinsi baik kabupaten dan kota menggencarkan sosialisasi menjadi salah satu solusi supaya keberadaan program tersebut dapat diketahui oleh masyarakat terutama petani sawit.
 
“Lantaran, dibeberapa daerah masih banyak masyarakat yang tidak tahu adanya program PSR. Padahal program ini sudah ada sejak lama, harusnya dinas terkait lebih proaktif mensosialisasikannya,” katanya menambahkan.
 
Menurut Fajar, akan ada banyak keuntungan bagi masyarakat petani sawit apabila program itu dapat direalisasikan. Pasalnya, tujuan dari dicanangkannya program PSR salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disektor perkebunan kelapa sawit.
 
Sementara itu Fajar mengatakan, mengenai berbagai persyaratan yang masih menjadi kendala untuk mengikuti program tersebut ada baiknya lebih disederhanakan lagi, karena bagi masyarakat petani sawit yang ingin menjalankan program PSR, lahan yang dimiliki harus masuk dalam area penggunaan lain (APL).
 
Karena sebut Fajar, akibat belum diketahuinya program PSR dan beberapa kendala atau syarat tersebut jadinya serapan program itu masih rendah di Kalteng hingga sekarang ini.
 
“Kita mengharapkan, khususnya badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit dan kementerian pertanian mengenai syarat supaya bisa disederhanakan, untuk mengikuti program itu minimal masyarakat bisa menggunakan lahan berstatus hutan produksi konservasi,” pungkasnya (Ytm/ Lsn)
 
 
image_print

Pos terkait

Berita Olahraga Pilihan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.