Target Pendapatan Rp5,4 Triliun Diyakini Tercapai, DPRD Kalteng Siapkan Penyesuaian APBD

Palangka Raya, Media Dayak 

 

DPRD Kalteng optimistis target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar sekitar Rp5,4 triliun dapat terealisasi hingga akhir tahun. Keyakinan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi sementara bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang menunjukkan proyeksi penerimaan daerah masih berada di jalur yang sesuai target.

 

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan estimasi pendapatan daerah diperkirakan dapat tercapai hingga Desember 2026. Menurutnya, DPRD terus memantau perkembangan realisasi pendapatan agar tetap sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

 

“Berdasarkan hasil evaluasi sementara, mudah-mudahan seluruh estimasi pendapatan daerah Tahun 2026 sebesar sekitar Rp5,4 triliun dapat tercapai. Kami juga sudah menanyakan kepada Kepala Bapenda dan dijelaskan Insyaallah target tersebut bisa terealisasi sampai akhir Desember,” katanya, Kamis (23/7/2026).

 

Junaidi menjelaskan, estimasi tersebut berasal dari target pendapatan murni sekitar Rp5,1 triliun yang dipadukan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp336 miliar. Dengan kondisi itu, kemampuan fiskal daerah dinilai masih cukup baik untuk mendukung kebutuhan anggaran.

 

Meski target pendapatan diyakini tercapai, DPRD menilai perhatian pada APBD Perubahan akan lebih difokuskan pada penyesuaian belanja daerah. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat memenuhi berbagai kewajiban fiskal, termasuk tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

“Kalau estimasi pendapatan itu tercapai, berarti yang kita evaluasi tinggal sisi pengeluarannya. Memang akan ada penyesuaian karena hasil audit BPK sudah jelas dan ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan,” ungkapnya.

 

Ia menambahkan, penyesuaian juga dilakukan untuk memenuhi kewajiban pengembalian Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) serta pembayaran hak pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, sejumlah program akan dievaluasi agar tetap selaras dengan kondisi keuangan daerah tanpa mengabaikan keberlanjutan pembangunan.(Ytm,/Lsn)