Sahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual, Senin (20/1/2025).(Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/01/2025). Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia, berupa tingginya jumlah generasi muda produktif, menjadi peluang besar untuk mendorong kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas. Namun, Tito menekankan pentingnya memastikan generasi muda tersebut produktif.
Tito juga menyinggung program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), sebagai bagian dari Delapan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Program ini bertujuan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender.
“Saya mengimbau Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan PKG, termasuk melalui advokasi kepada tokoh masyarakat, pendidikan, dan Forkopimda. Pelaksanaan ini juga harus didukung monitoring dan evaluasi secara berjenjang,” ujar Tito.
Selain itu, Tito meminta dukungan APBD untuk pelaksanaan PKG serta melibatkan Kanwil Kementerian Agama untuk menjangkau sekolah keagamaan.
Dalam pembahasan inflasi, Tito menyebut inflasi nasional saat ini berada di angka 1,57% (y-o-y). Presiden RI mengapresiasi capaian ini, tetapi meminta agar koordinasi pengendalian inflasi terus dilakukan secara konsisten.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa pada minggu ketiga Januari 2025, terdapat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 35 provinsi. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
“Harga cabai merah naik 36,56% dibandingkan Desember 2024, sementara cabai rawit melonjak 47,51%. Komoditas lain seperti bawang merah, telur ayam ras, dan minyak goreng juga mengalami kenaikan meski masih dalam batas Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET),” jelas Amalia.
Setelah rakor, Yuas Elko mengimbau Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memantau harga pangan secara langsung di lapangan.
“Pemantauan ini penting agar kita mengetahui situasi harga pangan di pasar, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Kerja sama dengan Perangkat Daerah juga diperlukan untuk mencatat dan mengantisipasi kenaikan harga,” tutup Yuas.
Peserta rakor meliputi unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah terkait, dan perwakilan dari instansi pemerintah lainnya.(MMC/Ytm/Lsn)