Sriosako : Jangan Kambing Hitamkan Masyarakat Peladang Bila Terjadi Karhutla

HM Sriosako

Palangka Raya, Media Dayak

Masyarakat peladang hendaknya jangan selalu dikambinghitamkan, bila terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). “Tidak sedikit para peladang dikambinghitamkan sebagai penyebab terjadinya Karhutla. Bahkan, pernyataan tersebut menjadi suatu paradigma yang berkembang di masyarakat,”jelas Anggota Komisi II DPRD Kalteng, membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, HM Sriosako, Kamis (4/3/2021).

Menurut Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini, karena sangat kecil sekali, potensi kebakaran lahan yang disebabkan oleh peladang. Mengingat, mereka punya metode sendiri, agar api tidak menyebar dan saat memasuki musim tanam, mereka menggunakan lahan tanah, bukan gambut.

Politisi Demokrat Kalteng ini mengatakan bahwa sebenarnya para peladang di wilayah Kalteng, memiliki cara tersendiri dalam mengolah ladangnya, yang mana itu merupakan warisan turun-temurun dari para leluhurnya. “Masyarakat peladang, memiliki metode khusus yang telah diterapkan dalam prosesi berladang secara turun-temurun sejak zaman dulu. Salah satunya yaitu tidak berladang di lahan gambut. Sehingga potensi kebakaran lahan sangatlah minim,” bebernya.

Sriosako mengaku prihatin, terhadap adanya paradigma yang terbangun di masyarakat, yangmana tiap kali terjadi Karhutla, masyarakat peladang lah yang kadang dikambinghitamkan. “Namun fakta sebenarnya, paradigma tersebut tidak selalu benar,”imbuhnya. Di sisi lain, Sriosako menerangkan, lahan yang bisa terbakar adalah lahan gambut, bukan lahan tanah. Sedangkan peladang bercocok tanam di lahan padat. “Sehingga, adanya paradigma yang mengkambinghitamkan dan menyalahkan peladang sebagai pemicu utama terjadinya Karhutla tidaklah benar,” katanya menegaskan.

Dirinya mengatakan, kondisi saat ini, selain banyak mendapat tekanan akibat disalahkan, masyarakat peladang juga kesulitan dalam melaksanakan aktifitas berladang, karena minimnya perhatian pemerintah dan serta bantuan pertanian. Oleh karenanya sambung Sriosako, kami mendorong agar pemerintah bisa membantu peladang dalam mendukung pengembangan pertanian hingga ke wilayah pelosok daerah ini.

Menurutnya, peladang di wilayah ini hanya mencoba untuk menyambung hidup. Bahkan dengan adanya tekanan dari masyarakat lain dan minimnya perhatian pemerintah, peladang tetap berusaha beraktifitas. “Jadi, saya berharap agar kedepannya paradigma buruk tentang peladang bisa dihilangkan dan pemerintah bisa menyalurkan bantuan bagi mereka,” pungkasnya. (YM/Rsn)