Rombongan komisi I DPRD HST Provensi Kalsel saat berkunjung ke Dinsos Kabupaten Katingan, yang diterima langsung oleh Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinsos setempat Harionson SPd, Kamis siang (18/2) tadi, di Dinsos setempat

Kasongan, Media Dayak

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Katingan sambut baik kunjungan komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Tengah (HST) Kandangan Provensi Kalimantan Tengah (HST), Kamis siang (18/2) tadi, di kantor Dinsos setempat.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Katingan Harionson SPd yang saat itu secara langsung menyambut kunjungan rombongan anggota komisi I DPRD HST pada siang itu, mengatakan tentang tujuan kunjungannya ke Dinsos

Kepada sejumlah media Harionson menjelaskan tentang tujuan kunjungan mereka, salah satunya adalah ingin mengetahui tentang proses dan mekanisme bansos dari Dinsos setempat yang diserahkan kepada masyarakat Katingan.

Dari pertanyaan tersebut, langsung dijelaskan oleh Harionson secara rinci, yaitu mulai dari bansos PKH dan bansos rutin lainnya setiap tahunnya hingga bansos-bansos seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berupa dana serta bansos material seperti sembako dan peralatan. “Bansos sembako seperti beras, gula, minyak goreng dan lain sebagainya. Sedangkan banos peralatan seperti kursi roda untuk masyarakat yang membutuhkan,” sebutnya.

Menjawab pertanyaan media, meskipun semua bansos yang diserahkan kepada si penerima bansos dengan lancar dan tepat sasaran, namun dirinya juga mengakui, kadangkala masih adanya kendala.

Kendala dimaksud, lanjutnya, bukan masalah pendistribusian ataupun masalah kekurangan. Tapi masalah data si penerima bansos. Misalnya, data yang diserahkan oleh Kepala Desa (Kades) ke pihak kecamatan ataupun langsung ke instansi terkait hanya sekian saja. ” Agar semua masyarakat yang benar-bebar mempunyai hak untuk dibantu, sekarang kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat,” jelasnya.

Kerjasama dimaksud, menurutnya bukan masalah bansosnya, akan tetapi masalah data penduduk. Misalnya, data penduduk yang diusulkan untuk menerima bansos sekitar 40 orang. Sebelum dimasukan ke data penerima bansos, maka kita langsung mehubungi Disdukcapil tentang keakuratan e-KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan. “Maksudnya, ingin mengetahui apakah orang yang diusulkan sebagai penerima bansos itu benar-benar sudah masuk di dalam data kependudukan di Disdukcapil atau belum. Termasuk mengecek e-KTP dan Kartu Keluarganya,” pungkas mantan PNS di Dinas pendidikan ini.

Di tempat yang sama wakil ketua komisi I DPRD Kabupaten HST, Rakhmad Iriadi saat dikonfirmasi, kepada sejumlah media mengatakan bahwa dirinya bersama belasan orang anggota komisi I lainnya memang sengaja datang berkunjung ke Dinsos Kabupaten Katingan ini. “Maksudnya untuk membandingkan, apakah pelaksanaan penyaluran bansos sama dengan yang ditangani di daerahnya,” ujar Hariadi.

Setelah mendengar penjelasan dari Harioson selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin di Dinsos Katingan, menurutnya ternyata sama saja. “Bahkan, kendala yang dialami di daerah kita juga sama. Meski demikian, namun pelaksanaannya tetap berjalan baik dan lancar,” jelas wakil ketua komisi I dan sekaligus ketua rombongan dalam kunjungan kerja (kunker) ini. (Kas/Aw)