Riantoe Dukung Sekolah Tidak Lakukan Pungli

Sekretaris komisi III DPRD Gumas Riantoe. (Media Dayak/Novri JK Handuran)

Kuala Kurun, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Sekretaris komisi III DPRD Gunung Mas (Gumas) yang merupakan mitra kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (Disdikpora) Riantoe menyatakan mendukung seruan Kadisdikpora Gumas Esra agar satuan pendidikan jenjang PAUD,TK, SD dan SMP di Gumas tidak melakukan pungutan liar (pungli) di luar ketentuan yang berlaku.

“Kami (DPRD) berharap tidak ada satuan pendidikan jenjang PAUD,TK, SD dan SMP di Kabupaten Gunung Mas yang bertindak diluar ketentuan yang berlaku, seperti melakukan pungutan yang tidak sah,” ujar Riantoe, Jumat (1/4).

Wakil rakyat dapil dua itu mengingatkan kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan jenjang PAUD,TK, SD dan SMP agar memahami dan mentaati Permendikbud 75 Tahun 2020 dan peraturan lainnya terkait penyelenggaraan pendidikan.

“Pelaksanaan pendidikan di wilayah ini harus berjalan baik dan benar, tidak memberatkan peserta didik dan orang tua, mampu menciptakan peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berkarakter Pancasila,” kata Riantoe.

Sebelumnya, Bupati Gumas Jaya S Monong melalui Kadisdikpora Esra mengingatkan satuan pendidikan jenjang PAUD,TK, SD dan SMP di Gumas untuk tidak sekali-kali melakukan pungutan liar (pungli) di luar ketentuan yang berlaku.

“Sebagaimana Permendikbud 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah, pungutan pendidikan berupa uang dapat dilakukan sekolah ke peserta didik, orang tua/wali yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan atau tidak terus menerus. Diluar ketentuan itu, sebuah pelanggaran,” kata Esra, Senin (28/3) lalu.

Terlebih, sambung Esra, sekolah penerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dilarang keras melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku, dikarenakan ada point pembiayaan di sekolah yang bisa menggunakan dana BOS.

“Sekolah bisa menerima sumbangan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud 75, berupa pemberian uang/jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan,” ujarnya.

Esra melanjutkan, Komite Sekolah yang berfungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, dan menjalankan fungsinya secara bergotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel, dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan.

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya dilakukan melalui upaya kreatif dan inovatif dengan memenuhi kelayakan, etika, kesantunan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Hasil penggalangan dana digunakan untuk membiayai program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, serta pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggung jawabkan secara transparan,” tutur Esra.

Ia menambahkan, Komite Sekolah mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Satuan pendidikan yang melakukan pungutan diluar ketentuan akan dikenakan sangsi. (Nov/Aw)

image_print

Pos terkait

Berita Olahraga Pilihan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.