Wagub Kalteng Edy Pratowo saat membacakan sambutan di Rakor TEPRA Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/7/2025).(Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/7/2025).
Wagub Kalteng saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, menekankan pentingnya rakor sebagai forum evaluatif untuk memperkuat tata kelola anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menyampaikan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama untuk mendukung pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalteng.
“Rapat koordinasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan ataupun menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi merupakan ruang bersama untuk melakukan evaluasi objektif, membangun solusi, dan menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran,” tegasnya.
Wagub juga menambahkan bahwa forum ini harus menjadi refleksi kinerja seluruh perangkat daerah dan momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pencapaian pertumbuhan daerah tidak cukup hanya mengejar angka realisasi anggaran, namun juga harus menjamin kualitas belanja yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Tahun 2025 adalah fase awal pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wagub yang baru. Saya minta seluruh OPD untuk lebih serius, cepat, dan cermat dalam mengelola anggaran serta fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Wagub juga memberikan apresiasi kepada perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang telah menunjukkan kinerja baik, namun mengingatkan agar capaian realisasi tetap dibarengi dengan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat.
Wagub juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi utama memperkuat kapasitas fiskal daerah. Salah satu persoalan yang diangkat adalah masih ditemukannya kendaraan dinas berpelat merah yang menunggak pajak.
“Hal ini tentu menjadi ironi. Pemerintah daerah semestinya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap pajak, bukan justru menjadi bagian dari masalah,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi akan segera membentuk Tim Terpadu di bawah koordinasi Gubernur untuk menertibkan dan mengintensifkan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak alat berat, dan pajak air permukaan.
Wagub juga mengingatkan pentingnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota terhadap program strategis seperti cetak sawah untuk ketahanan pangan, pengembangan koperasi Merah Putih, serta pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal.
“Saya minta agar seluruh program tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berbasis data dan kebutuhan konkret masyarakat,” tegasnya.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Akhmad Husain, dalam laporannya menyampaikan bahwa per 30 Juni 2025, realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi baru mencapai 21,88 persen dari total pagu sebesar Rp10,22 triliun. Capaian ini masih jauh dari target triwulan kedua yang ditetapkan sebesar 50 persen, sehingga terjadi deviasi sebesar 28,12 persen.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, rata-rata realisasi keuangan tercatat sebesar 28,37 persen dari total pagu Rp24,64 triliun, dengan realisasi fisik mencapai 31,49 persen.
Rendahnya capaian ini, menurut Husain, disebabkan oleh berbagai kendala teknis dan administratif, termasuk penyesuaian sistem katalog elektronik versi 6, pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden, serta hambatan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
“Beberapa perangkat daerah masih menghadapi kendala baik karena perubahan regulasi maupun penyesuaian sistem, yang berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran serta pelaksanaan program prioritas,” jelasnya.
Melalui Rakor TEPRA ini, Pemprov Kalteng berharap seluruh pemangku kepentingan semakin meningkatkan koordinasi, disiplin anggaran, dan komitmen dalam merealisasikan program prioritas pembangunan demi terwujudnya Kalteng yang berkah, maju, dan sejahtera.(MMC/Ytm/Lsn)
