Rahmad Muratni : PSR Harus Memenuhi Empat Unsur

Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan

Muara Teweh, Media Dayak

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir H Rahmad Muratni, mengatakan, peremajaan sawit rakyat (PSR) dilaksanakan harus memiliki 4 (empat) unsur yakni Ilegal, Produktivitas, Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan prinsip sustainabilitas.

Demikian dikatakannya, pada acara sosialisasi peremajaan kelapa sawit pekebun Tingkat Kabupaten Barito Utara (Barut) di aula pertemuan Hotel J & B, Muara Teweh, Kamis, (13/10).

“Dalam memenuhi unsur legal pekebun rakyat yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek legalitas tanah. Unsur produktivitas dalam program ini adalah untuk meningkatkan standar produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar pertahun,”kata dia.

Muratni mengatakan, unsur sertifikasi ISPO dimaksudkan untuk memastikan prinsip berkelanjutan dalam program ini, yakni peserta program ini difasilitasi untuk mendapatkan  sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil pada panen pertama.

Lebih lanjut, dikatakannya, prinsip sustainabilitas yang dimaksud adalah program dijalankan berdasarkan prindip-prinsip berkelanjutan yang meliputi tanah, konservasi, lingkungan dan lembaga.

“Dalam program ini, BPDPKS menyalurkan bantuan dana kepada pekebun rakyat peserta PSR sebesar Rp30 juta perhektar setiap pekebun,”katanya.

Terdapat tiga model skema pembayaran yang bisa diterapkan dalam program ini berdasarkan kemampuan pekebun. “Skema pertama adalah kebutuhan biaya dipenuhi dari dana bantuan BPDPKS sebesar Rp 30 juta/ha setiap pekebun ditambah dengan dana tabungan milik pekebun,”tuturnya.

Adapun skema kedua kata dia, kebutuhan dana pembiayaan dipenuhi dari dua sumber yakni memampaatkan dana bantuan BPDPKS dan kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank. Sedangkan pada skema ketiga, dana pembiayaan diperoleh dari tiga sumber yakni bantuan BPDPKS, Tabungan pekebun dan KUR (Bank).

“Hadirnya  program PSR melalui BPDPKS yang merupakan program resmi Kementerian Pertanian membuktikan keseriusan pemerintah merangkul serta membantu petani kelapa sawit sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan kemajuan kelapa sawit,”pungkasnya. (lna/rsn)