PT KDP Diputus Bersalah Secara Hukum Adat

Pelaksanaan Sidang Adat yang dilaksanakan DAD Kabupaten Katingan. (Media Dayak/Ist)

Kasongan, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Laporan Jaya, Warga Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, kepada Dewan Adat Dayak setempat, yang keberatan atas laporan Palsu PT Karya Dewi Putra (KDP) yang menuduhnya mencuri buah Sawit, yang mengakibatkan Jaya ditangkap Polisi dan ditahan selama puluhan hari, akhirnya mendapat keputusan hukum Adat , yang menyatakan PT KDP bersalah dan harus membayar ganti rugi. 

Tetapi ironisnya , PT KDP terkesan tidak memahami Pribahasa, dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung , yang mengandung arti , bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti, atau menghormati adat setempat 

Pasalnya , setelah mendengar putusan secara hukum adat mereka dinyatakan bersalah untuk membayar ganti rugi , Pengacara yang mewakili PT KDP, meninggalkan lokasi persidangan, dan tidak memberikan tanggapan apapun terkait putusan bersalah terhadap PT KDP.

Sabtu (13/02/2022) sore, Kepada Wartawan, Andat Nunggek, salah satu Hakim Adat Dayat, yang menangani perkara tersebut , sangat menyesalkan sikap PT KDP yang sangat tidak menghargai Adat dayak, dan terkesan sebagai pihak yang benar, padahal pelanggaran yang mereka lakukan sangat berat dan merugikan Orang Dayak.

Andat membenarkan , Mejelis Hakim Adat Dayak sudah memutuskan , PT KDP bersalah dan harus membayar ganti rugi kepada korban , atau penggugat. Apabila mereka tidak mematuhi putusan , atau vonis , maka akan dilakukan Hinting pali, dengan menutup kantor / kebun PT KDP, agar mereka tidak bisa bekerja, sampai mamatuhi Sanksi Adat yang sudah diputuskan.

“ PT KDP dinilai tidak menghormati hukum Adat Dayak, mereka merasa tidak bersalah , padahal apa yang mereka lakukan sangat merugikan korban , tegas Andat “

Sementara itu , Marliantar , selaku perwakilan selaku Kakak Ipar Jaya, mengatakan , atas laporan pencurian oleh PT KDP, Jaya puluhan hari masuk penjara, dan sempat dipukul Satpam perusahaan saat proses penangkapan. Dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk Jaya membuktikan Laporan PT KDP terkait pencurian adalah laporan palsu dan sangat merugikan keluarga mereka.

Walaupun tidak semua tuntutan mereka dikabulkan Majelis Hakim Adat, mereka bersyukur, kebenaran mendapat jalannya , dan nama baik mereka dipulihkan. Melalui putusan Hukum Adat yang ada , mereka meminta PT KDP mematuhi putusan tersebut, agar jangan dianggap orang yang tidak beradat.

“ Apabila dalam dua tiga hari ke depan , PT KPD tidak merespon putusan tersebut sebagaimana mestinya , mereka meminta Lembaga Adat memasang Hinting Pali untuk menutup perusahaan tersebut, tegas Marliantar “

Sementara itu , Ketua Lembaga Bantuan Hukum , Majelis Adat Dayak Nasional ( MADN ) Perwakilan Kalimantan Tengah Letambunan Abel , SH, yang terus memantau kasus tersebut, menegaskan PT KDP harus mematuhi putusan hukum adat yang sudah memiliki kekuatan tetap, apabila mereka tidak menghormati Hukum Adat, maka pihaknya mendorong DAD Kabupaten Katingan dan seluruh Ormas Dayak untuk bersatu.

“ PT KDP mencari rezeki di tanah Dayak , mereka harus menghormati  Hukum Adat Dayak , apabila mereka tidak menghormati Hukum Adat Dayak, saya minta mereka Angkat Kaki dari Tanah Dayak dan jangan merasa paling kuat dan paling benar , tegas Tambunan  “(Ist/Lsn)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *