PPDB di Semua Sekolah, Gratis

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Katingan, Feriso.(Media Dayak/Ist)
Kasongan, Media Dayak 
Tidak beberapa lama lagi, semua sekolah akan libur panjang. Dan di semester II atau pada semester terakhir tahun 2024 ini, selain merupakan waktu penentu kenaikan kelas dan kelulusan siswa, fihak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan juga akan menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  
Sehubungan dengan itu, kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Katingan, Feriso mengingatkan kepada semua sekolah agar tidak melakukan pemungutan kepada masyarakat yang akan memasukan anaknya pada tahun ajaran 2024/2025 di bulan Juni 2024 mendatang. “Jika terbukti melakukan pemungutan pasti dikenakan sanksi,” kata Feriso kepada sejumlah awak media, Rabu (22/5/2024), di ruang kerjanya.
Karena’ masing-masing sekolah, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya yang berstatus negeri menurut Feriso, semua biaya untuk kebutuhan administrasi PPDB dibantu oleh pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara rutin setiap tahunnya. “Jadi, fihak sekolah  tidak ada alasan untuk melakukan pemungutan dalam bentuk apapun dan dengan jumlah sekecil apapun,” tegasnya.
Bahkan, berdasarkan isi dari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pengendalian gratifikasi pada PPDB dimaksud menurutnya, sudah jelas mengatakan, bertujuan  untuk mendukung pengendalian gratifikasi PPDB yang obyektif, transparan dan akuntabel. Artinya, seluruh fihak wajib menjadi teladan untuk tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, tidak memamfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif tindakan yang menimbulkan kepentingan yang bertentangan dengan aturan dan kodeetik serta memiliki resiko sanksi pidana.
Mengacu pada SE KPK tersebut, dirinya sekali lagi menegaskan kepada seluruh kepala sekolah dan panitia PPDB di bumi Penyang Hinje Simpei ini agar tidak melakukan pemungutan di saat menerima siswa baru, baik pungutan berupa barang maupun financial, dengan alasan apapun juga. “Karena, seperti yang kita sampaikan kepada semua sekolah setiap tahun ajaran baru bahwa semua biaya administrasi PPDB sudah termasuk di dalam dana BOS,” terangnya. 
Memang melakukan pemungutan terhadap orangtua atau wali murid berupa dana untuk memasukkan anaknya ke sekolah, fihak sekolah menurutnya tidak melalukan korupsi dana pemerintah, namun jika hal tersebut terjadi, maka sekolah yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. “Karena, apa yang dilakukannya itu merupakan tindakan gratifikasi,” pungkas mantan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini. (Kas/Lsn) 
 
 

 

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait