Plh Asisten Setda Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII

Plh Asisten Pemkesra Setda Provinsi Kalteng Herson B Aden saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).(Media Dayak/MMC Kalteng).

Surabaya, Media Dayak

Plh Asisten Pemerintahan dan Kesra (Pemkesra) Setda Prov Kalteng Herson B Aden menghadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVIII di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024). 
 
Peringatan Hari Otda XXVIII di Surabaya mengambil tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. Upacara Peringatan Hari Otda XXVIII dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
 
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah.
 
“Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahterakan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain,” tutur Tito.
 
Lebih lanjut Tito mengatakan kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien.
 
Mendagri juga menghimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat. 
 
Ditegaskan juga bahwa perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
 
“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelengaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” pungkasnya.(MMC/YM/Aw)
image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait