Pj Sekda Hadiri Rapat Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Th 2025 Bersama BPKP

Pj Sekda Barito Utara Jufriansyah bersama BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah didamping Kepala Insfektorat, BPKA dan Ketua Tim BPKP mengkuti zoom meeting terkait evaluasi perencanaan dan Penganggaran Daerah tahun 2025 di aula Setda Lantai I, Kamis (13/2/2025).(Media Dayak:Lana)

Muara Teweh, Media Dayak

Pj Sekda Kabupaten Barito Utara Drs Jufriansyah menghadiri rapat entri melalui Zoom Meeting bersama BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah didamping Kepala Insfektorat, BPKA dan Ketua Tim BPKP dilaksanakan di aula Setda Lantai I, Kamis (13/2/2025).

Kepala BPKP Provinsi kalimantan Tengah Ilham Nurhidayat saat menyampaikan arahannya pada zoom meeting kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se Kalimantan Tengah mengatakan pengawasan yang akan dilaksanakan secara Nasional di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

“Kami (BPKP-red) diminta untuk melaksanakan pengawasan, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah se Kalimantan Tengah Tahun 2025,” katanya.

Dikatakannya, dengan latar belakang kontek isu maupun poin-poin penting dalam peningkatan secara berkelanjutan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. “Karena saat ini, khususnya bulan Februari 2025 ini momentum penting ketika ada tongkat estafet kepemimpinan baru di beberapa daerah,” ujarnya.

Disampaikan Ilham, kita menghadapi tantangan tentang viscal daerah dan beberapa daerah bisa dengan optimal disisi lain ada daerah yang belum bisa optimal. “Oleh karena itu, kalau di petakan dalam pendanaan pembangunan daerah sebagian besar masih berasal dari sumber daya viscal yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Dengan terbitnya Inpres Nomor I Tahun 2025, BPKP menghadapi tantangan  untuk bisa arib dan bijaksana menyikapi, baik Lembaga dan Pemda agar bisa dapat memprioritaskan pos-pos belanja mana yang menjadi isu penting dari karakteristik daerah masing-masing.

“Oleh karena itu, bagaimana pemda dapat memprioritaskan  isu penting yang bagaimana  agar intervensi program dan kegiatan alokasi anggarannya betul- betul mengarah pada Visi Misi dari daerah tersebut,” katanya.

Oleh karena itu kata dia lagi, dengan adanya peralihan, kita juga ada perlu kebutuhan  tentang bagaimana bisa mengkonsulidasikan dan menyelaraskan antara Visi dan Misi program kepala daerah.

“Tentunya ini  digawangi oleh BPK dan Kepala Bapedda di semua pemda. Kita punya PR nanti kemudian PRJMD agar segera disusun dan diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta tentunya selaras dengan target pembangunan nasional,” katanya.

Ia menambahkan, secara monitoring Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah, Insfektorat Provinsi kabupaten/kota dimana secara monitoring mempunyai tugas khusus memperkenalkan preview RPJMD.

”Kami BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban dan tanggug jawab secara kelembagaan maupun secara moral, sekiranya APIP yang ada di Provinsi kabupaten/kota, ketika melakukan preview pendampingan dan lainnya, kami secara organisasi siap membantu. RPJMD adalah peta kita dalam 5 tahun ke depan mau seperti apa daerah kita.(lna/Aw)