Pj Sekda Hadiri Rakor Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kobar

Pj Sekda Kalteng Nuryakin saat menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kotim secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah II, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (27/10/2021). (Media Dayak/MMC Kalteng)

Palangka Raya, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Pj. Sekda Provinsi Kalteng Nuryakin menghadiri Rakor Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).Rakor dihadiri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah II, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (27/10/2021).

Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dodi S Riyadi.

Rakor digelar dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotim Nomor: 018/DPUPRPRKP-TR/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Konsultasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan PITTI serta dalam rangka melaksanakan amanat Perpem Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah dan Peraturan Presiden No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Dalam Rakor kali ini disampaikan akar permasalahan Tumpang Tindih IGT yaitu tumpang tindih sawit pada tatakan yang belum selaras. Pola penyelesaian tumpang tindih, pertama, dilakukan pengecekan terhadap tanaman sawit di lokasi tersebut, apakah penanamannya sebelum terbitnya Perda RTRWK.

Kedua, dalam hal tanaman tersebut ditanam sebelum terbitnya Perda, maka akan dilakukan penyesuaian peta pola ruang pada waktu peninjauan kembali RTRWK menyesuaikan dengan RTRWP.

Terakhir, dalam hal tanaman tersebut ditanam setelah terbitnya perda, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan RTRWP diperbaiki menyesuaikan dengan RTRWK.

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap citra Landsat Tahun 2013, pada polygon tersebut dan sekitarnya memang sudah terdapat tanaman sawit.

Hasil analisis dan koordinasi dengan Pemprov yakni tanaman sawit sudah ada sebelum RTRWK ditetapkan dan telah dilakukan kesepakatan dengan Pemprov Kalteng bahwa polygon tersebut akan disesuaikan menjadi peruntukan perkebunan pada waktu revisi RTRWK, sama dengan peruntukan pada RTRWK.

Berdasarkan hasil analisis diatas, permasalahan antara RTRWP dengan RTRWK selesai dengan kesepakatan peruntukan sebagai kawasan perkebunan dan permasalahan antara keberadaan tanaman sawit dengan perbedaan RTRWP/K selesai karena kawasan yang disepakati adalah perkebunan, sedangkan sawit merupakan komoditas perkebunan. (MMC/Ytm/Lsn)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *