Pj.Bupati Gumas Teken MoU dengan Ombudsman RI

Pj.Bupati Gumas Herson B.Aden bersama Sekda Kalteng H.Nuryakin, didampingi anggota  Ombudsman RI Jemsly Hutabarat dan  Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Kalteng R. Biroum Bernardianto,usai penandatanganan MoU dengan Ombudsman RI (atas). Pj.Bupati Gumas Herson B.Aden saat penandatanganan MoU dengan Ombudsman RI. (Media Dayak/Ist)

Kuala Kurun, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Penjabat (Pj) Bupati Gunung Mas (Gumas) Herson B Aden menandatangani nota kesepakatan (MoU) Peningkatan  Kualitas Pelayanan Publik antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalteng, pada kegiatan Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024 di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Selasa (4/6).

Membacakan sambutan Gubernur Kalteng H.Sugianto Sabran, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H. Nuryakin menyampaikan, pelayanan publik yang baik dan berkualitas wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Pemerintah dikatakan hadir ketika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berkeadilan kepada seluruh masyarakat.

“Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas tersebut, perlu komitmen dan ikhtiar kita bersama, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, instansi atau lembaga penyelenggara layanan, hingga peran aktif masyarakat, serta tentunya pendampingan pengawasan dari Ombudsman RI,” kata Nuryakin.

Dijelasnya, untuk penilaian kepatuhan tahun 2023, Pemprov Kalteng berhasil meraih predikat Zona Hijau atau Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI, dengan nilai 86,6. Prestasi ini lebih baik dibandingkan penilaian tahun 2022, yang mendapatkan predikat Zona Kuning atau sedang, dengan nilai 77,58.

“Perlu kita syukuri juga, hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2023 untuk pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” ujar dia.

Nuryakin membeberkan, tahun 2022 hanya Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendapatkan predikat Zona Hijau. Namun pada penilaian tahun 2023, ada delapan pemerintah kabupaten/kota yang mendapat predikat Zona Hijau,yakni Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kapuas, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Murung Raya, Lamandau, dan Sukamara.

Pria yang pernah menjabat wakil bupati Murung Raya itu mengatakan, MoU yang ditandatangani hendaknya menjadi bukti semangat dan komitmen kuat kita untuk bersama-sama terus bersinergi mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kalteng.

“Sinergi yang baik dari seluruh stakeholders ini merupakan kunci utama, agar kita mampu menghadapi tantangan penyelenggaraan pelayanan publik ke depan yang semakin berat,” tuturnya.

Nuryakin menggaris bawahi, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi, masyarakat tentu menginginkan pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, lebih cepat, transparan, responsif, dan profesional.

Setiap instansi pemerintahan harus terus berbenah, terutama dengan mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk memudahkan layanan, menyederhanakan layanan, mendekatkan layanan, dan mempercepat layanan bagi masyarakat.

Mendampingi Herson dikegiatan itu, Sekda Richard dan beberapa pejabat eselon tiga Setda Gumas. (Nov/Aw)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait