Muara Teweh, Media Dayak
Penjabat Bupati Kabupaten Barito Utara, Drs Muhlis menghadiri Entry Meeting yang diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (LKPD) Tahun 2024.
Kegiatan Entry Meeting tersebut berlangsung di Aula Setda lantai satu, Senin (17/2) yang dihadiri seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barito Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Muhlis menegaskan pentingnya pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan dengan cermat dan tepat guna memastikan bahwa anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
“Kami berharap agar tim BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dihadirkan dengan personil yang berkompeten, sehingga proses pemeriksaan ini dapat berjalan tanpa kendala atau keraguan,” ujar Muhlis.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar laporan keuangan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Pj Bupati juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025, antara lain terkait dengan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) yang berjalan lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu kami sempat menghadapi kendala dalam evaluasi APBD karena keterlambatan pembahasan dengan Dewan. Namun, pada tahun ini kami berharap prosesnya lebih cepat dan sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya.
Meskipun begitu, Muhlis menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara menghadapi kendala dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Target PAD sebesar Rp121 miliar kemungkinan tidak akan tercapai sepenuhnya karena beberapa faktor, seperti penundaan pajak dan retribusi. Semoga hal ini tidak terulang di masa yang akan datang,” tambahnya.
Pj Bupati juga mengungkapkan rasa terima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperoleh opini WTP setiap tahunnya.
“Kami berharap, di tahun 2025 ini, kami tetap bisa mempertahankan opini WTP untuk yang ke-11 kalinya dengan usaha keras dari seluruh perangkat daerah,” harapnya.
Selain itu, Muhlis juga menyoroti pentingnya pengelolaan Dana Bos di Dinas Pendidikan dan Dana Desa (DD), dan meminta agar kepala sekolah dan aparat desa diberikan pelatihan yang lebih serius agar laporan dapat disajikan dengan baik.(lna/Aw)
