Terkait dengan Damkarmat menurutnya, meskipun dibutuhkan, namun tidak merupakan kebutuhan yang mendesak. Karena, masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan yang membantu, jika terjadi bencana kebakaran. Diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan bidang Damkar di Satpol PP.
Sekedar diketahui, kata legislator Partai Nasdem ini, dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ini, baru 4 Kabupaten/Kota saja Damkar yang nomunklaturnya sekelas dinas. Artinya, 10 Kabupaten diantaranya belum setingkat dinas. “Termasuk Kabupaten berjuluk Penyang Hinje Simpei ini,” terangnya.
Intinya, jika dilakukan pembahasan juga, dua nomenklatur tersebut di tahun 2025 yang akan datang, pihaknya bersama anggota DPRD lainnya menurutnya akan melihat dulu kajian penganggarannya. “Sebab sesuatu rencana yang bakal kita programkan harus didahului dengan kajian terlebih dahulu,” ujar wakil rakyat dari dapil Katingan I yang meliputi wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing ini. (Kas/Lsn)