Pemprov Setuju Empat Raperda Yang Diajukan DPRD Kalteng untuk Menjadi Perda

Wagub Kalteng Edy Pratowo saat membacakan Pidato Gubernur Terhadap Empat Raperda dari DPRD Provinsi Kalteng, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Senin (22/4/2024).(Media Dayak/Yanting)

Palangka Raya, Media Dayak

Wagub Kalteng Edy Pratowo menyampaikan persetujuan Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari DPRD Provinsi Kalteng, yaitu tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.
 
“Pemprov menyatakan menerima empat Raperda yang berasal dari DPRD Provinsi Kalteng untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Kalteng,” kata Wagub saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng di Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 DPRD Provinsi Kalteng, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Senin (22/4/2024). 
 
Mengiringi persetujuan di atas lanjutnya, beberapa hal terkait masukan dan saran yang disampaikan dari pihak Pemprov Kalteng yakni pertama, pengaturan perlindungan maupun hak penyandang disabilitas di Kalteng kiranya menjadi perhatian khusus bersama karena juga telah menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
 
“Oleh karena itu kiranya nanti norma pengaturan yang ada dalam raperda tidak hanya merupakan norma yang baik, tentunya perlu juga perhatian bersama berkomitmen dalam tahapan pelaksanaannya di kemudian hari,” terangnya.
 
Kedua, persoalan dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan maupun perlindungan Petani, Nelayan, dan Pembudidaya Ikan Kalteng tentunya tidak luput dari sisi perencanaan dan pembiayaan yang harus saling bersinergi lintas sektor maupun lintas stakeholder. 
 
“Untuk itu, perlu juga keberpihakan bersama yaitu Pemerintah Provinsi maupun DPRD Provinsi Kalteng dalam membentuk insentif maupun disinsentif dalam pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan secara umum,” katanya 
 
Wagub juga berharap kerjasama semua pihak dalam pelaksanaan maupun pengawasan keempat Raperda ini nantinya ketika telah menjadi Perda. “Sehingga ada tolok ukur atau penilaian atas apa yang telah kita kerjakan dibandingkan dengan apa yang kita bersama cita-citakan dalam Perda tersebut,” tutupnya.(YM/Aw)
image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait