Pemprov Kalteng Tegaskan Komitmen Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah dalam Pembahasan APBD 2025

 

Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Anggaran DPRD Kalteng di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Senin (13/7/2026).

 

Rapat dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalteng Riska Agustin.

 

Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan APBD 2025, di antaranya tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, perlunya peningkatan kualitas perencanaan fiskal, optimalisasi pengelolaan aset daerah, efektivitas pemanfaatan dana transfer, hingga penguatan sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

 

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD. Menurutnya, seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.

 

“Kami telah menyimak berbagai masukan yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya bersama perangkat daerah terkait. Pemprov Kalteng terus berupaya melakukan berbagai langkah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, memperkuat kualitas perencanaan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kepala Bapperida Kalteng Syahfiri menjelaskan bahwa dinamika fiskal pada Tahun Anggaran 2025 dipengaruhi tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, termasuk adanya keterlambatan penyaluran sebagian dana transfer yang berdampak pada pengelolaan kas daerah.

 

Ia mengatakan Pemprov Kalteng terus melakukan berbagai langkah perbaikan melalui penguatan perencanaan pendapatan yang lebih realistis, peningkatan efektivitas pengelolaan kas daerah, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah guna memperkuat ketahanan fiskal.

 

Melalui pembahasan tersebut, Pemprov Kalteng bersama DPRD berkomitmen terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(MMC/YM/Aw)