Pemprov Kalteng Siapkan Langkah Antisipasi Dampak Penurunan TKD Tahun 2026

 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah menyusul penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diproyeksikan terjadi pada tahun anggaran 2026.

 

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyebut, berkurangnya TKD akan berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Oleh sebab itu, Pemprov Kalteng berkomitmen melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi esensi pelayanan kepada masyarakat.

 

“Kami akan melakukan penyesuaian anggaran dengan memangkas kegiatan yang tidak terlalu prioritas, seperti kegiatan di hotel, perjalanan dinas ke luar daerah, hingga pembelian peralatan kantor. Fokus kita adalah menjaga agar program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat tetap berjalan,” ujar Agustiar Sabran di Halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa (15/10/2025).

 

Selain efisiensi, Pemprov Kalteng juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor-sektor produktif. Agustiar mendorong perusahaan besar swasta (PBS) di bidang perkebunan, pertanian, dan pertambangan agar semakin aktif melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sosialnya terhadap daerah.

 

“Kami mengajak seluruh pihak, terutama dunia usaha, untuk bersama-sama membangun Bumi Tambun Bungai yang kita cintai ini. Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD, tetapi juga dukungan dan partisipasi semua sektor,” tambahnya.

 

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, berkurangnya dana transfer dari pusat menuntut Pemprov melakukan pengetatan program dan belanja daerah. Meski demikian, komitmen terhadap program prioritas tetap menjadi perhatian utama.

 

“Pemprov tetap fokus melaksanakan program unggulan seperti Huma Betang, yang mencerminkan kebersamaan dan gotong royong masyarakat Kalteng. Selain itu, kami juga terus mendukung program pemerintah pusat, seperti Koperasi Merah Putih dan Asta Cita,” ujar Leo.

 

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan fiskal daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng di tengah tantangan ekonomi nasional.(YM/Aw)