Pemprov Kalteng Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-Turut

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat menerima LHP atas LKPD provinsi setempat, dari Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Republik Indonesia Dori Santosa, Rabu (18/5/2022). (Media Dayak/Yanting)Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat menerima LHP atas LKPD provinsi setempat, dari Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Republik Indonesia Dori Santosa, Rabu (18/5/2022). (Media Dayak/Yanting)

Palangka Raya, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut. Capaian ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalteng tahun Anggaran 2021.

Auditor utama keuangan negara VI BPK RI Dr Dori Santoso mengatakan sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah LKPD Tahun 2021 pada Pemprov Kalteng.

“Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemprov Kalteng Tahun 2021. Selain itu BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah TA 2021 pada Pemprov Kalteng dan instansi terkait lainnya,” ungkap Dori Santoso usai menyerahkan hasil pemeriksaan BPK RI Kalteng atas LKPD Provinsi Kalteng tahun Anggaran 2021 di Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (18/5/2022)

Dikatakannya LHP atas Laporan Keuangan Pemprov Kalteng 2021 terdiri dari Ringkasan Eksekutif, LHP atas Laporan Keuangan (Buku I), LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan (Buku II), dan LHP atas Kinerja (Buku III).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemprov Kalteng Tahun 2021 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemprov Kalteng tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu, BPK memberikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemprov Kalteng Tahun 2021,” bebernya.

Dori Santoso menyebut pencapaian opini WTP ini adalah yang delapan kalinya bagi Pemprov Kalteng . Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalteng beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. “Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalteng,” terangnya.

Ditempat yang sama Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada BPK Republik Indonesia, khususnya Perwakilan BPK Provinsi Kalteng, atas selesainya pemeriksaan dan penyusunan LHP atas Laporan Keuangan Pemprov Kalteng tahun anggaran 2021.

“Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan pada hari ini merupakan petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik, terkait pengelolaan keuangan di masa mendatang. Dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan tentu diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja kami sebagai pelayan masyarakat,” kata Gubernur

Sugianto Sabran juga mengucapkan terima kasih atas rekomendasi dan saran-saran konstruktif yang telah dituangkan dalam LHP tersebut. Menurutnya, sebagai entitas pelaporan keuangan, pihaknya akan terus berupaya
memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK, termasuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Untuk itu, saya menginstruksikan kepada saudara Sekda beserta seluruh kepala Perangkat Daerah agar segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK. Tidak perlu menunggu selama 60 hari kerja, tetapi secepatnya ditindaklanjuti, baik temuan yang bersifat administratif maupun yang menyangkut pengembalian kerugian,” tegas Sugianto Sabran.

Kemudian, terkait Rekomendasi BPK dalam LHP Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tahun 2021, Sugianto Sabran meminta perhatian seluruh perangkat daerah, terutama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, agar segera mengkoordinir penyelesaian tindak lanjutnya.

“Saya sudah meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk segera menyusun dan menetapkan rencana program penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi tahunan, serta tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” pungkasnya. (Ytm/Lsn)

image_print

Pos terkait

Berita Olahraga Pilihan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.