Pemprov Kalteng Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan

 

Pemprov Kalteng mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/7/2026).

 

Rakor yang berlangsung dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng itu dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Provinsi Kalteng Anang Dirjo, unsur Forkopimda, perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

 

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Tomsi Tohir dan diikuti Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

 

Dalam paparannya, Deputi BPS Ateng Hartono menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga pekan ketiga Juli 2026. Berdasarkan data historis, Juli umumnya mengalami inflasi dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama. 

 

Hingga 17 Juli 2026, hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sedangkan jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan IPH turun menjadi 69 daerah dari 78 daerah pada pekan sebelumnya.

 

BPS juga mengingatkan sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian, yakni beras, bawang putih, dan minyak goreng. Harga beras medium tercatat naik selama empat bulan berturut-turut, sementara harga bawang putih rata-rata mencapai sekitar Rp42.560 per kilogram atau 12 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

 

Sebaliknya, harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras mulai menunjukkan tren penurunan meski di beberapa daerah masih berada di atas harga acuan.

 

Sementara itu, Kementerian Pertanian memaparkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan pendampingan penyuluh, perbaikan infrastruktur irigasi, hingga penguatan cadangan beras nasional yang saat ini mencapai sekitar 5,24 juta ton. 

 

Pemerintah daerah juga diminta memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman serta kerja sama antardaerah guna menjaga pasokan bawang merah dan cabai.

 

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan melaporkan harga bawang putih nasional per 17 Juli 2026 mencapai rata-rata Rp38.858 per kilogram atau naik sekitar 0,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. 

 

Menanggapi kondisi tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta realisasi impor bawang putih segera dipercepat agar pasokan tetap terjaga dan harga dapat dikendalikan.

 

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) diminta difokuskan pada daerah yang mengalami lonjakan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) agar upaya stabilisasi pangan berjalan lebih efektif.

 

Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperlancar distribusi, serta mengantisipasi dampak musim kemarau sehingga inflasi tetap terkendali dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.(MMC/YM/Aw)